DEMOKRASI.CO.ID - Konser amal berisi lelang sepeda motor listrik Gesits yang bertanda tangan Presiden Joko Widodo dinilai penuh kontroversial lantaran panitia dan Presiden seolah-olah dikerjaian (prank) oleh pemenang lelang bernama M. Nuh.
"Konser MPR-BPIP-BNPB di tengah pandemik Covid-19 menyisakan banyak kontroversi. Salah satunya adalah soal lelang motor listrik," kata peneliti Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/5).
Dimana pada acara itu, pemenang lelang M. Nuh disebut sebagai seorang pengusaha. Bahkan, identitas pekerjaannya diakui sudah diverifikasi oleh Wanda Hamidah dalam acara lelang tersebut.
"Sayangnya, identitas pengakuan itu tidak dicek benar oleh Wanda Hamidah. Di dunia maya, KTP M. Nuh beredar luas. Ia berprofesi sebagai buruh lepas. Di video itu, Wanda katakan sudah dua kali menelpon dan verifikasi," jelas Dian.
Hal tersebut merupakan satu pangkal permasalahan lantaran Wanda tidak teliti dalam melakukan pengecekan profesi si M. Nuh.
"Terlepas hubungan antara profesi dan kekayaan seseorang tidak bisa digeneralisasi. Harusnya, ia curiga. Karena Wanda sebagai kurator data atau profiling peserta lelang. Peserta lelang adalah orang yang sudah terverifikasi. Misalnya, memberikan uang jaminan ikut lelang atau lainnya dengan ia bisa masuk mengikuti acara lelang lanjutannya," terang Dian.
"Di sini letak krusial lainnya. Publik akan melihat acara lelang itu amatiran. Atau ekstrem hanya main-main," sambung Dian.
Akibatnya sekarang, opini publik jadi terbangun, yakni Presiden Jokowi terkena prank oleh M. Nuh.
"Terlepas M. Nuh punya niatan atau tidak melakukan prank, namun yang pasti, publik akan menilai acara tersebut penuh kontroversi. Kontroversi itu dimulai ketika pelaksanaan konser itu sendiri. Dilakukan di tengah pandemik tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Cilakanya, pelaku elit negeri," tegas Dian.
Kontroversi tersebut semakin epik ketika kasus M. Nuh mencuat ke permukaan publik dengan identitas yang sebenarnya.
"Konser ini paripurna kontroversinya. Terlepas penuh kontroversi, niat dan tujuan esensi kegiatan itu layak didukung. Hanya saja, perangkat pendukungnya tidak sesuai lantaran adanya pandemik Covid-19," tutur dia.
Namun, terlepas dari itu semua, lelang kemanusiaan untuk penanggulangan wabah Covid-19 bisa terus dilanjutkan, termasuk oleh Presiden. Tapi harus didukung alat kurator data mumpuni.
"Misalnya, lelang mobil Esemka yang dikendarai Jokowi pertama kali sewaktu uji emisi. Atau kemeja kotak-kotak yang dipakai Jokowi pada Pilkada DKI. Kesemuanya itu adalah benda ikonik milik Jokowi dan memiliki perjalanan sejarah," demikian Dian Permata.[rmol]
