logo
×

Jumat, 08 Mei 2020

MPR Ingatkan Kemenhub Tidak Buat Kebijakan Yang Membingungkan Masyarakat

MPR Ingatkan Kemenhub Tidak Buat Kebijakan Yang Membingungkan Masyarakat

DEMOKRASI.CO.ID - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang membuka kembali seluruh moda transportasi di tengah masa darurat Covid-19. Kebijakan ini dinilai membingungkan masyarakat.

Bamsoet sapaan akrab politisi Golkar itu meminta Kemenhub untuk meninjau ulang langkah tersebut lantaran dinilai bertentangan dengan aturan protokol kesehatan.

"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenhub meninjau ulang kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut dapat bertentangan dengan regulasi pencegahan dan penanganan Covid-19 yang masih diterapkan saat ini, sehingga berpotensi justru dapat memperpanjang masa pandemi corona," ujar Bamsoet, Jumat (8/5).

Dia juga mendesak Kemenhub untuk lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat dibandingkan harus membuka lahan perekonomian.

"Mendorong Kemenhub agar dalam mengimplementasikan kebijakan berorientasi turut mengedepankan aspek kesehatan, tidak hanya untuk penyelamatan ekonomi saja," paparnya.

Bamsoet juga mengingatkan Kemenhub agar konsisten dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang membingungkan masyarakat.

"Mendorong Kemenhub untuk konsisten dalam memberlakukan sebuah kebijakan, terutama berfokus pada pengendalian pandemi Covid-19," tambahnya.

Selain itu, Bamsoet mendorong pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dengan baik guna pencegahan wabah Covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan dengan menghalau mudik.

"Mendorong pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mengawasi agar pergerakan transportas tetap berada dalam pantauan dan sesuai dengan protokol Covid-19, dan mudik tetap tidak dilakukan, sebagaimana disampaikan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," tandasnya.(rmol)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: