logo

Selasa, 19 Mei 2020

Ramai #IndonesiaTerserah, Saiful Anam: Bentuk Perlawanan Publik Terhadap Kebijakan Jokowi Yang Tidak Jelas

Ramai #IndonesiaTerserah, Saiful Anam: Bentuk Perlawanan Publik Terhadap Kebijakan Jokowi Yang Tidak Jelas

DEMOKRASI.CO.ID - Belakangan ini jagat media sosial diramaikan oleh hashtag #IndonesiaTerserah. Kemunculan hashtag tersebut dinilai sebagai bentuk perlawanan masyarakat atas tidak jelasnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo.

Akhir-akhir ini ramai di medsos #IndonesiaTerserah. Saya kira itu bentuk perlawanan dan keputusasaan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di tengah Covid-19 ini," ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Saiful pun membeberkan beberapa pernyataan maupun kebijakan tidak jelas yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi.

Misalnya, Presiden Jokowi baru-baru ini menyebut tidak ada pelonggaran atas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelonggaran tersebut hanyalah sebuah wacana.

"Sudah jelas-jelas transportasi sudah dapat beroperasi dengan normal, usia 45 tahun ke bawah dibolehkan untuk bekerja. Kok bilangnya hanya sebatas skenario?" jelas Saiful.

Padahal, imbuh Saiful, Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang disebut telah melonggarkan kebijakan PSBB. Seperti rakyat Indonesia harus berdamai dengan Corona, usia di bawah 45 tahun bisa bekerja, dan evaluasi total terhadap PSBB.

"Itu kan pernyataan Presiden sendiri, lalu beberapa saat kemudian berubah lagi berubah lagi, apa tidak plintat plintut yang seperti itu?" heran Saiful.

Tak hanya itu, kebijakan dari pembantunya Presiden Jokowi di Kabinet juga sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia telah saling berbenturan.

Kita lihat misalnya PSBB menurut kebijakan Kemenkes sedemikian rupa, lalu beda lagi dengan kebijakan Kemenhub, kemudian berbeda lagi menurut edaran gugus tugas," beber Saiful.

"Belum lagi statement-statment liar pejabatnya yang berbeda-beda, yang membuat masyarakat tidak memiliki pegangan khusus dalam hal ini," tandas Saiful.(rmol)

Komentar Pembaca

loading...