DEMOKRASI.CO.ID - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku tak dapat membayar biaya listrik hingga akhir tahun. Bahkan ketika ditanya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rudy menegaskan sedang tidak mempunyai uang untuk membayar.
"Kemarin saya ditanya oleh Pak Gub, Solo bener nggak bisa bayar PLN? Betul. Karena uangnya habis untuk penanganan COVID-19," kata Rudy di Balai Kota Solo, Senin (8/6/2020).
Pemkot telah membayar tagihan listrik bulan Mei. Menurutnya, pemkot hanya mampu membayar listrik hingga Juni 2020.
"Setiap bulan itu kisarannya Rp 5 miliar. Kita sanggup sampai Juni. Kita utamakan untuk BPJS dan gaji karyawan," ujar dia.
Sekda Kota Solo Ahyani menambahkan, biaya hampir Rp 5 miliar itu hanya digunakan untuk penerangan jalan umum (PJU). Selain itu masih ada biaya listrik untuk gedung-gedung pemkot seperti balai kota, rumah dinas dan kantor-kantor dinas.
Ahyani menegaskan pemkot sejak awal telah menganggarkan dana pembiayaan listrik. Namun anggaran tersebut termasuk yang dialihkan untuk penanganan virus Corona.
Menurutnya wajar jika Pemkot Solo meminta penangguhan pembayaran kepada PLN. Apalagi PLN merupakan BUMN.
Dia juga berharap agar peristiwa tahun 2011 tidak terjadi lagi. Saat itu PLN sampai mematikan JPU di jalan-jalan protokol karena menunggak pembayaran.
"Ya harapannya jangan (seperti kasus 2011), kan sesama pemerintahan. Kami sudah mengirimkan surat, sudah dibalas tidak bisa. Kita masih berusaha agar bisa (ditangguhkan). Tidak mungkinlah pemkot mau ngemplang, pasti kita bayar awal 2021," tutupnya. []
