DEMOKRASI.CO.ID - Guncangan ekonomi Indonesia yang diprediksi bakal anjlok di kuartal kedua hingga ke angka -3,8 persen juga akan berimbas ke gelombang PKH jilid dua.
Prediksi tersebut lantaran langkah pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi di tengah pandemik Covid-19 tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat.
"Di tengah situasi pandemik ada krisis ekonomi dan kesehatan, ini banyak sekali oknum-oknum korporat kemudian yang di-backup juga oleh para pejabat-pejabat pemerintah selalu bilang bahwa krisis terjadi karena pandemik," ujar ekonom muda Institue Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira dalam diskusi di Jakarta, Senin (29/6).
Dari konklusinya tersebut, Bhima melihat watak kapitalisme bencana (capitalism disaster) kembali lagi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, setelah sebelumnya pernah terjadi pada waktu krisis 98 dalam bentuk BLBI, dan krisis keuangan 2008 dengan bentuk skandal Bank Century.
Pada tahun 2020 ini, menurut Bhima varian kapitalisme bencana akan semakin banyak lagi. Sebab hingga sebelum dan sesudah pemerintah menyiapkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sudah muncul tuntutan dari para pengusaha besar agar diberikan stimulus ekonomi.
"Jadi korporasi sudah antre untuk minta stimulus yang enggak logis. Pak Jokowi sampai kemudian sidak ke mal-mal dan pusat perbelanjaan, tapi ternyata juga enggak ada efeknya. Bahkan gelombang PHK jilid kedua bisa terjadi di semester dua ini," ungkapnya.
Kemungkinan gelombang PHK jilid kedua inilah yang menurut Bhima menjadi salah satu sebab Presiden Joko Widodo jengkel dengan menterinya yang tidak memiliki sense of crises dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemik corona.
Indonesia seharusnya belajar dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, atau Australia yang memberikan stimulus ekonomi kepada korban PHK berupa subsidi gaji atau universal basic income.
Tapi sayangnya, Indonesia sama sekali tidak tampak melakukan itu. Melainkan, kata Bhima, pemerintah mengeluarkan stimulus untuk rakyat lewat kartu prakerja yang hingga saat ini uang pencairannya belum juga dikeluarkan.
"Ketika tidak menerapkan universal basic income? Dicoba dulu pada mereka yang menjadi korban PHK solusinya adalah kartu prakerja. Solusinya adalah uangnya enggak ada," tutupnya. (Rmol)
