DEMOKRASI.CO.ID - NATO meminta negara-negara sekutu menggunakan aliansi dengan cara yang lebih politis pada 2030. Pernyataan Sekjen NATO Jens Stoltenberg itu disampaikan dalam pidato peluncuran proyek NATO2030, Senin(8/6).
Sebelumnya, Stoltenberg mengadakan pertemuan pertamanya dengan sekelompok ahli yang bertugas merefleksikan masa depan aliansi militer itu.
Dia menjelaskan bahwa tujuan dari proyek ini bukan untuk menemukan kembali NATO, tetapi untuk membuatnya lebih kuat secara militer dan politik agar dapat mengatasi tantangan masa depan.
Stoltenberg menambahkan bahwa proses refleksi yang disetujui oleh para pemimpin pada Desember perlu memperkuat dimensi politik NATO.
“Aliansi harus lebih bersatu secara politis dan mampu membawa lebih banyak topik politik ke meja perundingan,” ujar dia, sembari menyerukan keberanian untuk memutuskan dan bertindak untuk keamanan bersama.
Stoltenberg menyebut kelanjutan aktivitas militer Rusia, ancaman teror Daesh-ISIS, kampanye disinformasi dan propaganda aktor-aktor negara dan non-negara sebagai tantangan terbesar yang harus dihadapi NATO dalam dekade mendatang.
Dia juga mengakui bahwa China menggeser kekuasaan ras global, tetapi bersikeras bahwa NATO tidak memandang China sebagai musuh.
Stoltenberg memperingatkan negara-negara anggota untuk menolak godaan solusi nasional dan menunjukkan bahwa baik Eropa maupun Amerika juga menghadapi tantangan ini.
Dia juga menyambut baik upaya Uni Eropa untuk kebijakan keamanan yang lebih kuat, tetapi tetap yakin bahwa UE tidak dapat menggantikan NATO dengan cara apa pun.
Kelompok pakar akan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat persatuan NATO dan meningkatkan koordinasi politik antara sekutu.
Grup yang terdiri dari sepuluh ahli ini diketuai bersama oleh Thomas de Maiziere, mantan Menteri Dalam Negeri Jerman, dan Wess Mitchell, mantan asisten menteri luar negeri AS untuk urusan Eropa dan Eurasia. []
