DEMOKRASI.CO.ID - Penempatan sejumlah tokoh di jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipersoalkan politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
Sekjen Perhimpunan Aktivis Nasional 98 (Pena 98) itu menyebut sejumlah nama yang menurutnya dititip menjadi komisaris perusahaan pelat merah.
Mereka adalah Komisaris PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, dan Yenny Wahid yang telah duduk sebagai Komisaris PT Garuda Indonesia (Tbk).
Kekisruhan ini menadapat tanggapan dari Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, yang menilai fenomena ini sebagai drama rebutan jabatan komisaris pasca Pilpres 2019.
"Saya melihatnya biasa saja, sebuah pertarungan perebutan jabatan komisaris pasca Pilpres," ujar Gde Siriana saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/7).
Bahkan, lanjut Gde Siriana, aksi Adian Napitupulu yang belakangan mengkritisi pola rekruitmen komisaris BUMN bisa dimaknai sebagai kelompok yang belum menikmati masa kejayaan Presiden Joko Widodo selama dua periode memerintah.
"Perebutan jabatan ini makin seru ketika ini adalah periode terakhir Jokowi. Jika ada kelompok yang merasa belum menikmati di periode pertama tentunya tak ada lagi kesempatan," ungkapnya.
Sementara itu, Gde Siriana melihat Basuki Tjahja Purnama dan Yenny Wahid yang sudah duduk di kursi komisaris sebagai kelompok pendatang baru yang berhasil.
"Tapi di sini kita bisa melihat bahwa yang memberikan kontribusi cash dalam kampanye pilpres posisi bargainnya lebih besar dari yang berkontribusi dalam bentuk jaringan," terangnya.
"Dalam politik kita, secara umum yang menjadi penentu adalah kelompok uang dan kelompok tiket (parpol pengusung). Kelompok relawan lebih kecil pengaruhnya," demikian Gde Siriana Yusuf menambahkan. (*)
