DEMOKRASI.CO.ID - Kasus penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, akhirnya ikut menyeret Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan.
Asep Subahan yang diduga memuluskan pengurusan KTP-el tersebut, telah dinonaktifkan dari jabatannya sementara waktu.
"Iya dinonaktifkan. Kayaknya masalah itu (pembuatan KTP-el Djoko Tjandra)," ungkap Walikota Jakarta Selatan, Marullah Matali, saat dihubungi wartawan, Jumat (10/7).
Penonaktifan Asep Subahan, dijelaskan Marullah, karena yang bersangkutan harus menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Pemprov DKI.
Menurutnya, jika Asep masih bertugas akan mengganggu pelayanan kelurahan, karena ia harus bolak-balik menjalani pemeriksaan. Penonaktifan ini agar Asep fokus mengikuti pemeriksaan.
"Karena banyak yang lagi periksa-periksa, jadi selesain dulu memeriksa. Kan tentu kantor lurah perlu pelayanan. Kalau lurahnya masih dipanggil sana-sini, sementara cariin dulu orang lain," tuturnya.
Namun Marullah tak menyebutkan sejak kapan Asep Subahan dinonaktifkan sebagai Lurah Grogol Selatan. Dia juga tidak mengungkapkan siapa pengganti Asep di pimpinan tertinggi kelurahan Grogol Selatan itu.
"Tanya Camatnya saja," singkat Marullah.
Kendati demikian, Marullah menegaskan bahwa Asep hingga kini belum dicopot dari Lurah Grogol Selatan, hanya saja dinonaktifkan sementara.
"Iya (belum dicopot), iya," tutupnya.
Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan mengakui sempat mengantar Djoko ke Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mengurus e-KTP, 8 Juni lalu. Saat itu, ia mengaku tak tahu status buron Djoko Tjandra.
Pembuatan e-KTP Djoko disorot karena hanya berlangsung selama 30 menit. Waktu sedemikian singkat itu kontras dengan masyarakat biasa yang bisa menunggu hingga berhari-hari. []
