DEMOKRASI.CO.ID - Isu reshuffle kabinet terus menggelinding sejak kali pertama didengungkan Presiden Jokowi.
Kabar yang beredar, ada sederet nama yang tengah dipertimbangkan Jokowi. Di antaranya dari Partai Amanat Nasional.
PAN sendiri di pilpres lalu berada di kubu oposisi yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hingga kini masih belum ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan partai yang kini dipimpin Zulkifli Hasan itu.
Akan tetapi, partai besutan Amien Rais itu sudah membuka diri jika Jokowi benar-benar melirik kader PAn untuk ditempatkan di Kabinet Indonesia Maju.
“Yang jelas kita kan enggak ada pembicaraan persoalan itu,” ujar legislator PAN asal Sumbar, Guspardi Gaus kepada RMOL, Minggu (5/7/2002).
Sebaliknya, Guspardi menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Jokowi.
“Kalau seandainya ada kader, apakah ketua umum atau siapa, yang diakomodir Pak Jokowi (jadi menteri) itu kan merupakan prerogatif pak presiden,” jelasnya.
Kendati demikian, Guspardi menyatakan bahwa partai berlambang matahari putih itu siap menempatkan kader terbaiknya.
“Kita tentu dengan tangan terbuka untuk merespon secara positif langkah-langkah yang dilakukan oleh bapak presiden untuk mengakomodir kader PAN itu sendiri,” imbuhnya.
Anak buah Zulkifli Hasan ini menganggap wajar jika kemudian PAN yang awalnya oposisi kemudian bergabung dengan pemerintah.
Ia lantas mencontohkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akhirnya masuk ke dalam kabinet Jokowi.
Prabowo sendiri menjadi tokoh sentral barisan oposisi pada gelaran pilpres lalu.
“Jangankan PAN. Prabowo saja yang merupakan pertarungan head to head, yang leading sector-nya saja bergabung,” tuturnya.
“Sedangkan PAN hanya pendukung, kan gitu,” sambungnya.
Bagi PAN, masuk ke dalam kabinet merupakan langkah untuk penguatan pemerintah dalam menghadapi persoalan bangsa.
“Kami melihat, kalau mungkin ada kader PAN yang terbaik dianggap Jokowi masuk dalam rangka penguatan,”
“Kalau itu memang merupakan respons yang diberikan Jokowi tentu ini kita akan berikan apresiasi,” tandasnya.
Sebelumnya, politisi PKS Nasir Djamil mengaku sudah sejak bulan Ramadhan mendapat kabar akan adanya reshuffle.
Perombakan sendiri, dalam informasi itu, akan dilakukan usai lebaran.
Kabar ini semakin menguat setelah pihak Istana mengunggah video Presiden Joko Widodo marah di Sidang Kabinet Paripurna.
Nasir Djamil juga mendengar kabar bahwa pemerintah akan menggaet partai non pemerintah masuk koalisi dalam perombakan itu.
“Saya enggak tahu, katanya yang bakal masuk katanya PAN, kemudian Demokrat,” ujarnya, Minggu (5/7).
Sementara untuk posisi PKS, Nasir Djamil memastikan akan tetap berada di luar pemerintah. PKS akan istiqomah bertahan sekalipun mendapat tawaran.
“Saya pikir kalau firasat saya sih mengatakan pimpinan PKS pasti akan tetap bertahan dalam posisi ini. Jadi akan bertahan,” katanya. (rmol/ruh/pojoksatu)
