DEMOKRASI.CO.ID - Partai NasDem menyambut baik ditunjuknya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional. Namun, NasDem menilai Kementerian Pertahanan tak bisa mengerjakan hal itu sendirian.
"Bagus dong (Prabowo ditugaskan garap lumbung pangan)," kata Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (8/9/2020).
"Jadi sebenarnya penugasan ini sebenarnya bukan hanya untuk Pak Prabowo, inikan penugasan yang diberikan kepada semua orang, kalau Kementerian Pertanian kan tidak perlu ditugaskan karena tupoksinya itu," imbuhnya.
Ali mengatakan setidaknya Prabowo memiliki bawahan yang dapat bekerja membuka lahan. Dia mencontohkan TNI yang saat ini tidak dalam kondisi perang.
"Terus kemudian Menteri Pertahanan, karena Menteri Pertahanan di bawahnya ada pasukan, tentara, dan lain-lain yang kemudian di masa tidak perang tentunya berkontribusi untuk membangun, membuka lahan, dan lain-lain," ujar Ali.
Namun, Ali menilai Kemenhan tak dapat menggarap proyek lumbung pangan nasional ini sendirian saja. Menurut Ali, masih ada Kementerian Pertanian yang memiliki teknologi pertanian.
"Namun demikian, tentunya Kementerian Pertahanan dia tidak bisa berdiri sendiri, kementerian ini jika diserahkan tanggung jawab itu, maka kemudian NasDem memandang bahwa persoalan teknologi pertanian itu harus koordinasi tetap ke Menteri Pertanian, di samping Kementerian Pertanian dia punya tanggung jawab sendiri lahan eksisten dia harus tetap terjaga," ucap Ali.
Selain itu juga Ali menyebut proyek lumbung pangan nasional ini dapat dikerjakan bersama dengan kementerian lainnya. Dia menyebut Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN.
"Nah ini kan kemudian Pak Prabowo bersama dengan kementerian lain katakanlah Pak Basuki dari Kemen PUPR, bersama-sama, terus kemudian Pak Erick (Tohir) juga punya tanggung jawab ketika ditugasi dia punya kesanggupan berapa ratur hektar. Nah ini kemudian ini dikerjakan bersama-sama," imbuhnya.
Sebelumnya, Dilansir dari CNBC Indonesia, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kemenhan yang dipimpin Prabowo akan menjadi leading sector dari proyek lumbung pangan. Dahnil mengatakan penunjukan itu datang langsung dari Presiden Jokowi.
"Hari ini Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate.
Insyaallah hari Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate. Food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI," ujar Dahnil dalam acara peluncuran buku "Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus Setiadji" yang berlangsung secara virtual.
bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI," ujar Dahnil dalam acara peluncuran buku "Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam Karya Laksdya TNI Agus Setiadji" yang berlangsung secara virtual.
Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional (food estate) tetaplah dipegang oleh dirinya. Keterlibatan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir tidak akan mengubah posisinya sebagai pemimpin dari proyek ini.
Menurut Syahrul, dirinya lah yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengerjakan proyek tersebut.
"Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut, beliau (Menteri PUPR) menjelaskan. Jadi sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu Ha di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sectornya tetap Menteri Pertanian," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7).
Fraksi PKS DPR RI mengaku bingung dengan ditunjuknya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menggarap proyek lumbung pangan nasional. Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi untuk menugaskan Kemenhan.
"Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan," kata anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan, Rabu (8/7).(dtk)
