DEMOKRASI.CO.ID - Gibran Rakabuming Raka mengantongi dukungan ‘gajah’ di Pilkada Solo 2020. Berpotensi hanya menjadi calon tunggal di Pilwalkot Solo, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu pun ‘ditantang’ kotak kosong.
Pada Pilwalkot Solo 2020, Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa. Keduanya sudah mendapat dukugan dari PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.
Di Solo, PDIP memiliki kekuatan mayoritas dengan memiliki 30 kursi di DPRD. Dengan tambahan dari Gerindra, Gibran-Teguh sudah mengantongi 33 kursi.
Meski belum resmi, 3 partai lain sudah menyatakan mendukung putra sulung Presiden Jokowi itu. Ketiga partai itu adalah PAN dan Golkar dengan masing-masing 3 kursi di DPRD, serta PS yang memiliki 1 kursi.
Dengan peta politik seperti itu, semakin kecil kemungkinan partai lain mencari lawan untuk Gibran. Semakin besar pula kemungkinan Gibran memenangkan Pilkada Solo dengan mudah.
Hanya PKS yang sudah menegaskan akan menjadi oposisi. Di Solo, PKS hanya memiliki 5 kursi di DPRD sehingga masih kurang 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calon.
Di sisi lain masih ada pasangan calon perseorangan yang memproses persyaratan di KPU Solo, yakni Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo). Terkait keberadaan Bajo, sejumlah pihak menudingnya sebagai calon boneka agar Gibran-Teguh tidak melawan kotak kosong.
PDIP pun menyatakan mereka tidak pernah mempermasalahkan ada atau tidak adanya lawan. Partai pimpinan Ketum Megawati Soekarnoputri mengatakan rakyat lah yang berhak menentukan pilihan.
“Apakah ada lawan atau tidak bukan urusan kita. Biar KPU yang menentukan,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Gibran-Teguh, Putut Gunawan, saat dihubungi detikcom, Selasa (28/7/2020).
Prediksi soal calon tunggal di Pilkada Solo ini juga disampaikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengungkap ada 31 daerah yang kemungkinan akan memiliki calon tunggal pada Pilkada 2020.
Titi menyebut beberapa nama yang berpotensi kuat menjadi calon tunggal, salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Solo. Kemudian juga ada petahana Adnan Puruchita di Pilbup Gowa.
“Ada Gibran dan Adnan Purichta, potensi kuat calon tunggal,” tutur Titi, Rabu (5/8/2020).
Bahkan Partai Gerindra juga menyatakan hal yang sama. Partai pimpinan Ketum Prabowo Subianto itu menyebut potensi calon tunggal di Pilwalkot Solo menjadi salah satu alasan mengapa Gerindra memutuskan mendukung Gibran-Teguh.
“Sepertinya di sana (Solo) calon tunggal. Kemudian kedua tentu saja Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang merupakan menteri dari Pak Jokowi. Jadi saya kira hubungan-hubungan itu juga menjadi alasan kita mengambil keputusan itu,” ungkap Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat hadir dalam pemberian rekomendasi dukungan kepada Gibran-Teguh di DPC Gerindra Solo, Senin (3/8/2020).
Kondisi politik di Solo yang berpotensi memunculkan calon tunggal tampaknya membuat beberapa pihak ‘gerah’. Sejumlah aktivis kota muncul siap bergerak untuk mengampanyekan kotak kosong.
Dukungan untuk kotak kosong salah satunya datang dari aktivis budaya Kota Solo, Zen Zulkarnaen. Menurutnya, kemunculan sosok calon tunggal adalah bukti sistem demokrasi yang tidak berfungsi.
“Saya pikir kalau tidak ada penyeimbang, itu tidak sehat untuk demokrasi. Saya mendorong kotak kosong dalam konteks seperti itu. Jadi ada pihak yang mengkritisi dalam konteks demokrasi,” kata Zen Zulkarnaen yang akrab disapa Zenzul dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (6/8/2020).
Menurutnya, kondisi perpolitikan di Solo hingga hari ini tampak tidak sehat. Sebab hampir seluruh partai politik mendukung satu calon, yakni Gibran. Belum lagi adanya sukarelawan hingga tim yang aktif di media sosial. Zenzul menyebut, gerakan kotak kosong ini diharapkan memunculkan aspirasi penolakan terhadap oligarki.
Ini sebagai harapan akan adanya aspirasi masyarakat. Kalau saat ini kan sangat oligarkis. Jadi kotak kosong sebagai koreksi. Kalau suara kotak kosong besar, maka parpol dan elite wajib mengoreksi,” kata dia.
Namun Zenzul menegaskan yang dia lakukan bukan sebagai kampanye golput. Jika betul Gibran melawan kotak kosong, justru dia berharap masyarakat berbondong-bondong ke TPS mencoblos kotak kosong.
“Kalau golput tidak begitu memberi koreksi. Hasilnya tetap jadi. Kalau kotak kosong kan ada perlawanan. Kalau ternyata menang, Pilkada harus tunda, batal, harus ada koreksi pada pilkada selanjutnya,” tutur Zenzul.
Pegiat kota lainnya, Andi Setiawan, memiliki pandangan serupa. Bahkan dia menilai kondisi saat ini sudah menunjukkan sistem oligarki dan politik dinasti. Dosen salah satu perguruan tinggi di Solo itu mengatakan tidak mempermasalahkan sosok Gibran. Namun dia ingin mengkritik sistem demokrasi yang tidak berfungsi baik di Solo.
“Silakan kalau bilang bukan politik dinasti, tetapi faktanya seperti itu, demokrasi semakin formalistik. Bagi saya ini sebuah kemunduran,” ungkap Andi.
Terkait dukungan untuk kotak kosong, menurut Andi, hal tersebut sebagai cara menertawakan tidak berfungsinya sistem demokrasi. “Sebenarnya bukan kampanye kotak kosong, tetapi ini lebih pada menertawakan demokrasi. Karena pilkada menjadi tidak substansial. Jadi ditertawakan saja,” sebutnya.
Sementara itu ‘tantangan’ kotak kosong para pegiat lantaran tak ada lawan politik pun dijawab oleh Gibran Rakabuming Raka. Tantangan itu disebut tak menjadi permasalahan baginya.
Dia juga mengatakan tak mempermasalahkan ada atau tidak ada lawan di Pilkada Solo. Hal tersebut menurutnya berada di ranah KPU.
“Itu kan yang menentukan KPU. Tidak masalah (ada atau tidak ada lawan),” kata Gibran di sela acara Musyawarah Ranting se-Kecamatan Pasar Kliwon, di Ndalem Mloyokusuman, Baluwarti, Solo, Kamis (6/8/2020).
Senada dengan Gibran, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo juga tak mempermasalahkan hal tersebut. Rudy mengatakan kadernya sudah memanaskan mesin untuk memenangkan Gibran-Teguh. Ada ataupun tidak ada lawan bukan masalah baginya.
“Ada lawan kita bekerja, tidak ada lawan kita juga bekerja, itu karena perintah partai, bukan perintah saya,” kata Rudy.
Menurutnya, gerakan kotak kosong tersebut juga tidak melanggar aturan. Hal tersebut sebagai bentuk jalannya sebuah demokrasi.
“Nggak masalah gerakan kotak kosong, PDIP tetap jalan. Saya tanggung jawab di PDIP, silakan saja kotak kosong, karena diatur boleh kotak kosong ya nggak masalah,” katanya.
