DEMOKRASI.CO.ID - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) baru saja dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Selasa (18/8/2020).
Satu di antara tokoh yang mendeklarasikan KAMI adalah Mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.
Setelah deklarasi KAMI di Jakarta, Gatot Nurmantyo kemudian menggelar lagi deklarasi gerakan tersebut di Gedung Umat Islam, Kartopuran Solo.
Sebagaimana diketahui, Solo merupakan kampung halaman Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Jumat (21/8/2020), dalam pidatonya pada acara itu Gatot mengatakan saat ini ada kekuatan yang ingin mencoba memecah belah.
Gatot sebagai Presidium KAMI, menyinggung soal isu Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini telah dihapuskan.
Dalam RUU itu disebutkan Pancasila akan diubah menjadi Ekasila.
Menurut Gatot, apabila Pancasila berubah maka Indonesia akan ikut berubah.
“Bahwa dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa dasar negara sebagai berikut satu Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya.”
“Pancasila kita sebut pancasila, kalau ini dirubah jadi Trisila atau Ekasila maka itu bukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bubar negara ini,” jelas Gatot.
Peringatan LIPI: KAMI Jangan Dibiarkan
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memperingatkan pemerintah soal adanya gerakan Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Kamis (20/8/2020), Siti Zuhro mengatakan bahwa pemerintah harus mendengar tuntutan KAMI.
“Menurut saya perlu ada perkembangan yang perlu kita lihat.”
“Kalau tuntutan-tuntutan KAMI didengar, diakomodasi oleh pemerintah, ada komunikasi, ada sinergi ya menurut saya ya sudah selesai,” jelas Siti.
Ia mengatakan, jika pemerintah membiarkan tuntutan KAMI maka bisa saja kritikan itu makin meluas dan bisa saja berdampak buruk.
“Mereka kan menuntut, kalau menuntut kan direspons gitu, kita belum tahu pemerintah akan merespons atau seperti apa.”
“Tapi kalau ada pembiaran kan sudah ada semacam warning waktu deklarasi jangan dianggap remeh KAMI ini, artinya mereka juga akan meluaskan kebersamannya, baik secara nasional bahkan luar negeri.”
“Itu bisa saja terjadi karena ada pembiaran dari pemerintah,” ungkapnya.
Sehingga, Siti menekankan agar pemerintah melakukan diskusi dengan mereka.
Apalagi demokrasi di Indonesia adalah demokrasi langsung.
“Oleh karena itu saya lebih condong tolong pemerintah mendengarkan, mengamodasi, paling tidak ada komunikasi dua arah.”
“Karena ini kan demokrasi parsipatoris jadi demokrasi yang langsung, demokrasi tidak diwakilkan, Pilpresnya langsung, Pilkadanya langsung, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” jelasnya.
Siti menambahkan, wajar saja jika ada protes yang muncul jika memang rakyatnya merasa tidak puas.
“Jadi kalau rakyatnya tidak puas lalu mereka juga melakukan protes menyampaikan gagasannya itu menurut saya sangat wajar,” sambungnya.
