DEMOKRASI.CO.ID - Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mencium bakal ada pihak tertentu yang membuat manuver politik untuk menyerang pemerintah.
Pihak tersebut, menghantam pemerintah ketika Indonesia memasuki krisis ekonomi.
Pihak yang dimaksud Mahfud itu kemudian mengaitkan antara resesi dengan krisis ekononi.
Demikian disampaikan Mafud MD dalam rapat koordinasi tingkat menteri bersama kepala daerah se-Indonesia yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (27/8/2020).
“Secara politik itu sudah banyak yang akan menggunakan, wah kalau nanti terjadi krisis mari kita hantam pemerintah, mari kita bikin ini, bikin itu, kalau terjadi resesi ekonomi,” ujar Mahfud.
Akan tetapi, Mahfud mengakui bahwa Indonesia memang terancam masuk resesi ekonomi.
Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta publik tidak khawatir berlebihan.
Ia menjelaskan, bahwa resesi ekonomi berbeda dengan krisis ekonomi.
Resesi, jelasnya, adalah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara minus secara berturut-turut.
“Beda antara resesi dan krisis. Resesi itu perhitungan matematis tentang pertumbuhan ekonomi per kuartal di dalam sebuah negara,” terangnya.
Ia lantas menyebut dua negara yang saat ini tengah mengalami resesi, yakni Singapura dan Korea Selatan.
Akan tetapi, kedua negara tersebut menanggapi resesi itu dengan cukup tenang.
“Resesi itu tidak, sekali lagi, tidak berarti krisis ekonomi,” tekan sosok asal Pamekasan, Madura ini.
Di sisi lain, Pemerintah saat ini tengah berjuang agar Indonesia tidak masuk ke dalam jurang resesi.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN).
Perpres itu, kata dia, menyangkup lima hal.
Yakni memastikan Indonesia aman dari Covid-19, Indonesia sehat, Indonesia berdaya, Indonesia tumbuh, dan Indonesia bekerja.
Pemerintah, sambungnya, saat ini juga tengah fokus untuk menumbuhkan ekonomi rakyat.
“Presiden meminta semua untuk membelanjakan seluruh anggaran yang dibuat agar ekonomi rakyat bergerak,” ucap dia.
Mahfud menegaskan, Pemerintah tetap memerhatikan sisi hukum dalam penyerapan anggaran.
Misalnya, pemerintah meminta petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tetap, di dalam kerangka hukum yang benar,” tandasnya.
