DEMOKRASI.CO.ID - Sebanyak lebih dari seribu pengunjuk rasa melakukan aksi di ibukota Thailand, Bangkok, pada Minggu (16/8) untuk menuntut pengunduran diri pemerintah hingga perubahan konstitusi.
Selain menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang merupakan mantan pemimpin junta yang memenangkan pemilihan umum tahun lalu, para demonstran yang didominasi mahasiswa juga menyerukan pembatasan monarki yang kuat.
"Kami di sini dari semua kelompok yang berbeda, semua usia yang berbeda," ujar seorang mahasiswa pascasarjana berusia 29 tahun, Kukkik, seperti dikutip Reuters.
Berkumpul di Monumen Demokrasi Bangkok, para demonstran meneriakkan, "Ganyang kediktatoran, panjang umur demokrasi!"
Aksi protes tersebut merupakan salah satu yang terbesar sejak Prayuth berkuasa setelah kudeta pada 2014.
Polisi mengatakan sekitar 600 petugas telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban.
Dalam aksi tersebut juga tampak puluhan loyalis dengan kemeja kuning yang melambangkan dukungan mereka terhadap monarki. Mereka mengibarkan bendera nasional dan mengangkat potret Maha Raja Vajiralongkorn dan anggota keluarga lainnya dengan bingkai emas.
“Saya tidak peduli jika mereka memprotes pemerintah tetapi mereka tidak dapat menyentuh monarki,” ujar pemimpin kelompok royalis Pusat Koordinasi Siswa Vokasi Perlindungan Lembaga Nasional (CVPI), Sumet Trakulwoonnoo.
"Kami di sini untuk mengamati protes lain, apakah mereka menyinggung monarki atau tidak, dan akan mengambil tindakan hukum jika mereka melakukannya," sambungnya.
Beberapa orang juga memakai kaos merah sebagai bentuk kesetiaan kepada mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Aksi protes besar-besaran tersebut dipicu oleh penangkapan tiga pemimpin mahasiswa atas tuduhan melanggar pembatasan sosial dalam mengorganisir protes sebelumnya.
