DEMOKRASI.CO.ID - Rezim Joko Widodo tidak perlu menggelontorkan uang mencapai Rp 90,45 miliar untuk influencer jika bekerja dengan baik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, penggunaan influencer dengan mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah secara etis sangat mengkhawatirkan.
Menurut Dedi dengan cara itu, pemerintah justru kesulitan membangun reputasi jika terkena candu pujian, terlebih pujian itu dari diri sendiri melalui pelibatan pendengung.
“Padahal, jika benar pemerintah telah bekerja dengan baik, anggaran sebesar itu tidak akan terpakai sepeserpun,” ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/8).
Karena kata Dedi, para Menteri dalam struktur pemerintah secara otomatis merangkap jurubicara. Sehingga, prestasi pemerintah seharusnya mengemuka dari mereka.
“Sehingga tidak diperlukan lagi manipulasi informasi dari pekerja propaganda. Citra yang dibangun oleh pendengung tidak akan bertahan lama, dan beresiko hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah saat aktivitas buzzering ini diketahui masyarakat luas. Dan itu risiko sangat besar, sebab saat itu tiba kebenaran dan kepalsuan tidak akan bisa dibedakan,” pungkas Dedi.
