DEMOKRASI.CO.ID - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mempertanyakan sikap DPR RI lantaran membahas Omnimbus Law RUU Cipta Kerja pada Minggu (27/9).
“Kluster ketenagakerjaan masih bermasalah dan mendapat penolakan mayoritas buruh, tapi Baleg DPR malah membahas pas hari libur, Minggu di Hotel Serpong,” ujar Ketua Umum KPBI Ilhamsyah dalam keterangannya kepada PojokSatu.id, di Jakarta, Senin (29/9/2020).
Awalnya, lanjut Ilhamsyah, pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut rencananya dilakukan di hotel Sheraton di Bandara.
Tapi, sejumlah perwakilan buruh mendatangi lokasi itu dan tiba-tiba mendapat kabar Baleg mengubah lokasi rapat.
“Kenapa tidak rapat di DPR dan terkesan seperti menghindari fraksi balkon? Kalau alasan gedung tutup, DPR kan bisa meminta beroperasi pada Minggu. Ini alasannya teknis bukan substansi,” sesalnya.
Menurutnya Baleg terkesan tergesa-gesa membahas RUU kontoversial tersebut padahal masih banyak penolakan dari para kaum buruh.
Selain itu juga, kata Ilhamsyah, bahwa pengesahan kluster ketenagakerjaan bakal mengurangi hak-hak buruh yang sudah diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Antara lain karyawan kontrak dan outsourcing tanpa batasan, upah satuan waktu (yang membuat UMP tidak efektif), pengurangan komponen pesangon, penghapusan pidana ketenagakerjaan, jam kerja eksploitatif, dan penghilangan hak-hak cuti.
“Dengan kondisi seperti itu, buruh kehilangan daya tawar karena mudah di-PHK. Buruh susah berserikat. Alhasil, kondisi kerja akan semakin buruk dan menindas,” imbuhnya.
Hal tersebut juga, tambah Ilhamsyah, akan berdampak kepada penurunan upah dan akan semakin memperburuk kondisi ekonomi makro Indonesia.
Sebab, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih 50 persen komponen PDB akan semakin terjerembab.
“Ini justru memperburuk dampak COVID-19 di ekonomi nasional, Terlebih, persoalan ketenagakerjaan bukanlah penghambat utama investasi, melainkan persoalan korupsi,” tandasnya.
