DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang menargetkan 100 juta orang akan diinjeksi vaksin pada Januari 2020 menuai kritik. Pasalnya, pemerintah terlalu percaya diri dengan vaksin sementara kondisi di daerah ketersediaan ventilator sangat minim.
”Coba lihat di sejumlah daerah, ventilator masih minim. Kemarin saya baca di Lampung tepatnya di Kabupaten Pringsewu, ada empat rumah sakit yang hanya memiliki dua ventilator. Ini jelas tidak sebanding. Bagaimana kita menggambarkan ketersediaan vaksin itu sendiri,” jelas Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (20/9).
Publik, sambung Jerry sangat berharap kerja dari tim atau pemerintah dalam penanganan Covid-19 benar-benar relevan dan konkrit. ”Tidak ada yang melarang menyampaikan narasi membangun dan menanamkan optimisme. Tapi perlu dicatat. Kerja hari ini dari pemerintah telah banyak menuai penilaian miring. Jangan sampai kita menyusul India dengan angka yang nyaris 6 juta warganya terinfeksi,” jelasnya.
”Saya lihat ini terlalu mengada yang penting ventilator ketimbang vaksin itu. Memang jumlah ventilator kita masih minim itu yang dipush dulu ketimbang memesan 100 juta vaksin,” terang Jerry.
Luhut seharusnya melihat lagi apa yang ada dulu yang diperhatikan. ”Saat ini pasien butuh ventilator ketimbang vaksin pasalnya belum ada yang meliris hasil riset mereka. Jadi Pak Luhut gak usah muluk-muluk dulu berpikir 100 juta vaksin Lebih baik penambahan jumlah Rumah Sakit atau bagaimana cara agar tempat pasien Covid-19 tak penuh,” timpalnya.
Untuk diketahui, Indonesia mencatatkan total kasus positif Covid-19 pada Minggu (20/9). Sebanyak 244.676 kasus, menyusul ada penambahan kasus baru sebanyak 3.989 kasus. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari hari sebelumnya, Sabtu (19/9), yang mencatatkan rekor tertinggi sejak awal Maret sebesar 4.168 kasus.Jumlah kasus di Indonesia pada Minggu menduduki peringkat 23 tertinggi di dunia di bawah Jerman dan Filipina, masing-masing 272.311 kasus dan 286.783 kasus (Filipina), mengutip data Worldometer.Sedangkan pasien meninggal dunia pada Minggu sebanyak 105 orang, sehingga total pasien meninggal sebanyak 9.553 orang. Penambahan pasien meninggal pada Minggu merupakan tertinggi ketiga di dunia setelah Mexico (455) dan Iran (183), mengutip data Worldometer.
Jumlah kasus meninggal terbanyak pada Minggu ialah Jawa Timur (23 orang), DKI Jakarta (14 orang) dan Bali (10 orang). Adapun pasien sembuh di Indonesia pada Minggu sebanyak 2.977, sehingga total pasien sembuh sebanyak 177.327 pasien.
Penambahan kasus positif terbanyak masih terjadi di DKI Jakarta (1.138), Jawa Barat (427), Jawa Timur (336), Jawa Tengah (303), dan Riau (298 kasus). Secara kumulatif, kasus positif terbanyak ialah DKI Jakarta (61.966 kasus), Jawa Timur (40.708 kasus), Jawa Tengah (19.516 kasus), Jawa Barat (16.822 kasus), dan Sulawesi Selatan (14.367 kasus). Total spesimen pada Minggu sebanyak 36.753 spesimen.
Luhut sebelumnya menegaskan pemerintah sudah siapkan Kasad, Polri, unsur kesehatan kita untuk melakukan injeksi di tempat-tempat yang diprioritaskan nanti terutama di bagian kesehatan dan pembantunya.
Menurut Luhut, Pulau Jawa dan Bali juga akan menjadi prioritas untuk vaksinasi mengingat jumlah kasus positif terbanyak berada di wilayah tersebut. Dia melanjutkan, tiga bulan ke depan akan menjadi masa-masa kritis dalam penanganan pandemi di Indonesia. ”Critical time kita lewati Desember ini, kemudian Januari kita mungkin pada posisi yang lebih baik,” kata Luhut.
Pemerintah, lanjut dia, berencana untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, menurunkan angka kasus harian, meningkatkan rasio kesembuhan, dan menurunkan rasio kematian. Saat ini, sembilan provinsi mencatat penambahan kasus yang signifikan dan menyumbang 74 persen kasus di seluruh Indonesia.
Indonesia sendiri telah menempuh sejumlah jalur untuk mendapatkan vaksin Covid-19. PT Bio Farma telah bekerja sama dengan perusahaan asal China, Sinovac Biotech. Bibit vaksin hasil kerja sama ini sedang dalam masa uji klinis tahap ketiga. Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan medis asal China, Sinopharm dan Uni Emirat Arab terkait pengembangan vaksin G42. Selain itu, Indonesia juga telah menggandeng Unicef dalam mekanisme Covax Facility untuk mendapatkan akses vaksin begitu tersedia.
Terpisah taf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menanggapi kritik yang diungkapkan ekonom Faisal Basri soal anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang menurun dalam Rancangan APBN 2021. ”Sekali lagi, terima kasih atas masukan dan kritik Bang FS (Faisal Basri). RAPBN 2021 tidak disusun di ruang hampa, ada pijakan,” katanya dalam akun twitter @prastow.
Menurut Yustinus, pendapat Faisal Basri tentang alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2021 naik dari Rp281,1 triliun menjadi Rp414 triliun dan anggaran kesehatan turun dari Rp87,5 triliun menjadi Rp25,4 triliun memang demikian adanya.
Dia kemudian mengelaborasi naik-turun alokasi fiskal itu dari perspektif penyusunan anggaran. Anggaran kesehatan, lanjut dia, secara nominal memang turun, dari Rp212,5 triliun sesuai Perpres 72/2020 menjadi Rp169,5 triliun.
Alokasi anggaran itu, imbuhnya, setara 6,2 persen produk domestik bruto (PDB) atau berada di atas mandat UU sebesar lima persen. Anggaran yang turun, kata dia, adalah alokasi belanja kesehatan non kementerian dan lembaga. Sedangkan anggaran Kementerian Kesehatan naik dari Rp78,5 triliun jadi Rp84 triliun tahun 2021.
”Apa maknanya? Cukup jelas. Keberpihakan semakin kuat, tercermin anggaran rutin @KemenkesRI 2021 naik. Tapi kok anggaran kesehatan turun? iya, alokasi stimulus turun seiring telah tersedianya banyak sarana/prasarana kesehatan di 2020 yang tetap dapat digunakan di 2021,” katanya.
Untuk diketahui dalam RAPBN 2021, pemerintah memberikan dukungan Rp48,8 triliun untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Kemudian, sebesar Rp2,4 triliun untuk bantuan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III JKN sebagai komitmen memperluas cakupan pelayanan penerima manfaat BPJS Kesehatan.
Sementara itu, terkait Covid-19, Pemerintah tetap fokus pada kesehatan dibuktikan dengan alokasi Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin dan sararana prasarana lain.
Kabar baiknya, kata dia, industri kesehatan dalam negeri juga berkembang karena semakin banyak produsen Alat Pelindung Diri (APD), masker, ventilator, sanitizer, obat-obatan, dengan impor dibatasi. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu terus melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan perdagangan dengan fokus mendukung tumbuhnya industri dalam negeri sesuai pengalaman pandemi ini.
Sedangkan terkait anggaran infrastruktur tahun 2021 yang naik tajam, lanjut dia, karena banyak program yang tertunda dan fokus 2021 salah satunya infrastruktur digital Rp30,5 triliun dibutuhkan.
