DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melontarkan pantun dalam pidatonya di penghujung sidang paripurna DPRD membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2019.
Meski sempat diwarnai walkout dan penolakan oleh empat fraksi, Anies mengaku bersyukur P2APBD DKI Jakarta akhirnya disahkan oleh mayoritas fraksi dalam sidang tersebut.
"Makan rendang sambil tambah nasi. Makannya berdua sangatlah lahap. Dalam sidang yang banyak interupsi. Pukulan palu pak ketua (DPRD) sangatlah mantap," ujar Anies menutup pidato sambutannya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9).
Sidang Paripurna membahas sejumlah agenda di antaranya,Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, Usulan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan, dan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.
Ketiga Raperda itu secara keseluruhan disetujui pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, meski sempat diwarnai aksi walkout oleh empat fraksi DPRD yakni, PAN, Golkar, NasDem, dan PSI.
"Seluruh dokumen tadi 26 halaman Insyaallah menjadi perhatian untuk kita sama-sama tindaklanjuti," ujar Anies.
Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rakinda menjelaskan dua alasan pihaknya menolak P2APBD DKI Jakarta 2019. Pertama, kata Oman, pihaknya menolak P2APBD 2019 DKI Jakarta lantaran Pemerintah Provinsi DKI tidak menampilkan data yang jelas terkait penggunaan anggaran.
"Dengan angka SILPA Rp 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019," ujar Oman dalam keterangannya, Senin (7/9).
"Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah, termaktub di pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan, yang merupakan representasi rakyat," tambahnya.
Selain masalah transparansi, Oman menuturkan alasan kedua fraksinya menolak P2APBD DKI adalah karena hasil resap aspirasi warga selama masa reses anggota dewan tidak diakomodir. Misalnya kata di, hingga kini setidaknya ada 136 kampung kumuh yang belum disentuh pemerintah.
Padahal, hasil laporan itu kata Oman penting untuk membahas APBD perubahan.
"Tidak bosan saya mengingatkan Saudara Gubernur, bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan kerja sendiri. Pemprov harus bekerja sesuai keinginan rakyat juga, karena tugas kita menyejahterakan mereka, itu amanah," ujarnya.
