DEMOKRASI.CO.ID - Bila ada perwira TNI yang paling kredibel bicara soal komunisme dan PKI, barangkali Jenderal (Purn) Agum Gumelar adalah salah satu orangnya. Saat masih berpangkat Kapten, alumnus AMN 1969 itu masuk tim khusus Satuan Tugas Intelijen Kopkamtib di bawah komando Brigjen Benny Moerdani. Salah satu tugas utamanya adalah membongkar jejaring PKI di Indonesia
“Selama di situ saya mengenali dengan baik apa dan bagaimana itu komunis,” kata Agum yang saat ini menjadi Ketua Umum Pepabri dalam Blak-blakan di detik.com, Senin (5/10/2020).
Komunisme di Indonesia, sambung dia, punya dua cara kerja yaitu secara legal lewat partai (PKI) yang dipimpin DN Aidit. Juga secara ilegal melalui biro khusus yang kemudian diketahui dipimpin oleh Syam Kamaruzaman. “Kita baru tahu ada yang namanya Biro Khusus dan Syam Kamaruzaman ya setelah membongkar jaringan itu,” ujarnya.
Kedua, PKI itu merupakan bagian dari gerakan komunis dunia. Dia terikat pada solidaritas internasional dan berkewajiban melaporkan segala kemajuan aktivitasnya ke pusat, yakni RRC atau Uni Soviet (Rusia).
Selain itu, secara umum komunis menjalankan tiga strategi yakni hidup berdampingan damai jika posisinya belum kuat, lalu merebut kekuasaan bila sudah kuat, serta tetap bergerak di bawah permukaan bila misi belum berhasil.
“Bila pada 1948 dan 1965 saja PKI gagal merebut kekuasaan padahal mendapat sokongan dari komunis internasional, apalagi sekarang yang kondisinya sudah berubah,” kata Agum.
Ia mengajak semua pihak melihat kenyataan di dunia saat ini. Juga kondisi di RRC yang menjadi pusat komunisme. Negeri “Tirai Bambu” itu sudah mengadopsi ekonomi pasar atau kapitalisme sejak dipimpin Deng Xiao Ping pada era 1980-an untuk mensejahterakan rakyatnya.
“Sekarang lihat saja kota-kota besar di China, serba gemerlap, meskipun masih menganut satu partai,” ujar Agum yang fasih berbahasa Mandarin karena pernah bertugas di Taiwan pada 1970-an.
