DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) PS Kuncoro mengatakan, Omnibus Law berpotensi melanggar tafsir konstitusi, terutama dalam Subklaster Ketenagalistrikan.
Ini karena menurut dia, putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015, tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Cipta Kerja.
Hal ini mengakibatkan adanya pelanggaran UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), tenaga listrik yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak lagi dikuasai negara. Ujungnya berpotensi akan mengakibatkan kenaikan tarif listrik ke masyarakat.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak-pihak terkait akan dampak buruk yang ditimbulkan jika Omnibus Law dilakukan. Tetapi aspirasi dan masukan yang kami sampaikan hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga tangan,” tegasnya melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).
Sebelumnya, kata Kuncoro, para “wakil rakyat” telah berjanji akan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pegangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja.
“Tapi nyatanya dalam pembahasan subklaster ketenagalistrikan janji tersebut terlupakan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan meminta Omnibus Law yang sudah disahkan segera dibatalkan. Terlebih lagi, beleid ini ditolak oleh banyak elemen masyarakat. Tidak hanya buruh, tetapi juga mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat adat, akademisi, penggiat HAM, dan sebagainya.
“Presiden harus mengambil sikap tegas untuk mengeluarkan Perppu yang menunda pemberlakuan Omnibus Law UU Cipta Kerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Toh hal itu untuk kepentingan rakyatnya sendiri,” ujarnya.
