DEMOKRASI.CO.ID - Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terus didesak untuk mengungkapkan hasil swab virus coronanya.
Keengganan Rizieq dan keluarganya untuk mengungkap hasi swab mereka sampai membuat Wali Kota Bogor Bima Arya melaporkan RS UMMI Bogor, rumah sakit yang merawat Rizieq selama sakit, ke polisi.
Laporan polisi tersebut tertuang dalam LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA dengan pasal yang disangkakan adalah Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1984.
Dalam laporan itu, RS UMMI diduga menghalangi atau menghambat Satgas COVID-19 yang akan melakukan tes usap terhadap salah satu pasien yang diduga terpapar COVID-19. Kepada Satgas COVID-19, RS Ummi Kota Bogor dinilai tidak memberikan penjelasan yang utuh terkait protokol penanganan pasien tersebut.
Namun di tengah desakan tersebut, ternyata Presiden Joko Widodo pernah menyatakan soal hak privasi pasien di masa awal pandemi dulu.
Dalam cuitan Twitter-nya (3/3/2020) Presiden memerintahkan menteri untuk mengingatkan rumah sakit soal data pribadi pasien corona.
 |
| Cuitan Twitter Jokowi soal privasi pasien. (Twitter/@jokowi) |
"Saya telah memerintahkan menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus corona. Hak-hak pribadi mereka harus dijaga. Begitu juga media massa, saya minta untuk menghormati privasi mereka," cuitnya dikutip pada Senin (30/11/2020).
Cuitan itu pun kembali disentil warganet yang kemudian meneruskan pesannya ke akun Twitter @PemkotaBogor dan Bima Arya.
"Mungkin perintah presiden ini bisa jadi acuan @PemkotaBogor dan @BimaAryaS daripada tindakan ada Anda akan makin membuat gaduh untuk hal kecil, padahal yang lebih besar seperti KKN, OPM, pengangguran dan kemiskinan di negeri yang butuh perhatian kita semua," cuit akun @muharib89571843. []
