logo
×

Sabtu, 28 November 2020

Petinggi Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi di Metro TV Mengerikan

Petinggi Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi di Metro TV Mengerikan

DEMOKRASI.CO.ID - Petinggi Partai Demokrat, Andi Arief menyoroti pernyataan Presiden Jokowi di Metro TV terkait pencopotan spanduk dan baliho Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Melihat wawancara Pak Jokowi di Metro TV cukup mengerikan bagi demokrasi,” kata Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, @AndiArief__, Sabtu (28/11/2020).

Andi Airef mengatakan bahwa pernyataan Jokowi di Metro TV itu membenarkan dugaan publik yang menyebut presiden perintahan TNI mencopot baliho Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Membenarkan banyak pihak bahwa ada perintah Presiden pada TNI untuk menurunkan baleho dan mengejar HRS,” katanya.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat itu mengatakan publik menilai bahwa Jokowi menggunakan TNI untuk kepentingan pribadi.

“Publik membacanya, demi kepentingan pribadi Presiden Jokowi bisa gunakan TNI,” tandas Andi Arief.



Dalam wawancara di Metro TV, Presiden Jokowi mengapresiasi ketegasan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.

Dudung memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan sapnduk dan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

“Memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan,” kata Jokowi dalam wawancara khusus bersama Metro TV, Kamis malam, 26 November 2020.

Kendati demikian, Jokowi mengatakan bahwa ketegasan tetap harus berdasarkan aturan. Dia menyebut ketegasan tidak boleh melewati batas.

“Tetap dalam koridor aturan, dalam koridor undang-undang. Saya mengapresiasi ketegasan ketegasan seperti itu,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Dudung mengerahkan anak buahnya untuk membantu Satpol PP membabat habis spanduk dan baliho HRS di Jakarta.

Dudung juga mengeluarkan pernyatakan keras kepada FPI. Ia menegaskan siapa pun yang mencoba memecah belah bangsa akan berhadapan dengan TNI. []



Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: