DEMOKRASI.CO.ID - Lima tahun ke belakang, Jokowi mendorong pembangunan bandara sebanyak-banyaknya demi pariwisata dan ekonomi. Banyak bandara ‘dipaksakan’ jadi bandara internasional meski lokasi dan kapasitas tidak memungkinkan. Tapi, minggu lalu Jokowi malah sebut 30 bandara internasional di Indonesia, yang notabene sebagian diantaranya dibangun atas instruksinya, terlalu banyak.
Gimana, sih?
Dalam rapat terbatas minggu lalu, Jokowi mengungkap 9% lalu lintas penerbangan hanya terpusat di empat bandara, yakni Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Juanda dan Kualanamu. Selain keempat bandara ini, pengembangan bandara hub dan superhub kedepannya akan terfokus di bandara NYIA, Balikpapan, Hasanuddin, dan Sam Ratulangi. Jokowi juga menegaskan pembagian fungsi bandara internasional tidak boleh sembarangan, harus disesuaikan dengan letak geografis dan karakteristik wilayahnya.
Kok aneh, padahal selama ini pemerintahan Jokowi sendiri yang ngebet bangun bandara dimana-mana.
Berawal di tahun 2015, Kementerian Perhubungan mengumumkan akan membangun 57 bandara baru selama lima tahun ke depan. Penyederhanaan regulasi guna memudahkan proses penambahan rute penerbangan dan pengajuan rute penerbangan baru juga disahkan.
Setelah itu, pembangunan bandara internasional mulai menjamur. Rencana pengembangan Terminal 4 Soekarno-Hatta bahkan diklaim bisa membawa bandara ini saingi Bandara Changi Singapura. Namun, tak semua proyek bandara berakhir seindah yang dibayangkan.
Tengoklah Bandara Kertajati yang sempat jadi simbol kesuksesan kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Hampir satu tahun sejak beroperasi pada Mei 2018, bandara ini hanya melayani 35000 penumpang hingga awal April 2019. Sekarang, sejak 16 April 2020, bandara ini hanya mencatat satu kali penerbangan khusus yaitu charter flight Sriwijaya ke Samarinda. Selebihnya, bandara Kertajati bertahan dengan pemasukan dari layanan parkir pesawat. Bayangkan, ini ibaratnya bikin minimarket mahal-mahal, eh pemasukannya ternyata cuma dari ongkos parkir motor.
Sebelum dihantam pandemi, Bandara Kertajati juga diperkirakan membakar uang tiap tahunnya hingga puluhan miliar. Menurut Direktur Keuangan dan Umum PT BJIB Muhammad Singgih, biaya operasional Bandara Kertajati pertahunnya bisa mencapai 66-77 miliar. Hal ini tentu tidak sebanding dengan pemasukan dari penumpang di tahun 2018 yang hanya berkisar 2,2 miliar. Pembangunan bandara seluas 837 hektare ini juga menelan biaya investasi awal sebesar 2,6T.
Sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab sepinya bandara Kertajati, mulai dari akses jalan tol ke Bandung yang belum rampung, hingga kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Tapi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri mengakui bahwa lokasi bandara ini tidak pas dan pembangunannya minim penelitian.
Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan pembangunan dan pengembangan bandara oleh pemerintahan Jokowi selama ini tidak sesuai dengan sistem hub and spoke yang sudah diterapkan di Indonesia. Beberapa bandara yang sebenarnya cukup berfungsi sebagai pengumpan dipaksa Jokowi menjadi bandara internasional, seperti bandara Banyuwangi, Silangit, dan Bandara Raden Inten II di Bandar Lampung.
Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI ini juga mengkritisi pembangunan bandara baru yang tidak efektif, lagi-lagi dengan menjadikan Bandara Kertajati sebagai contoh. Menurutnya, mengada-adakan rute domestik untuk ‘menghidupkan’ bandara yang sepi akan berujung pada kenaikan harga pada rute yang ramai oleh maskapai. Ujungnya? Masyarakat lagi yang dirugikan karena harga tiket pesawat makin mahal.
Sekarang, setelah bandara-bandara baru terbukti sepi dan tidak efektif, barulah pemerintah mau berbenah dengan semestinya. Jokowi lupa (atau pura-pura?) kalau kondisi ini adalah buah hasil ambisinya sendiri.
