DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur Jawa Barat dinilai telah mempraktikan nepotisme dalam pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil kini menjadi sorotan publik.
Praktik nepotisme itu karena di dalam TAP di dalamnya melibatkan mantan tim sukses (timses) Pilgub tahun 2018, adik kandung, dan sepupunya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Ridwan Kamil merupakan praktik nepotisme.
Dedi menilai wajar jika publik mengkritisi keputusan mantan Wali Kota Bandung itu.
Dedi bahkan menyitir adagium politik Lord Acton, “power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely”.
"Tentu sangat disayangkan karena potensi korupsi menguat," ungkap Dedi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (28/11).
Dalam analisa Dedi, akselerasi pembangunan daerah seharusnya sudah cukup memaksimalkan pendayagunaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan kemunculan TAP, Dedi melihat bahwa Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil menunjukkan kegagalannya dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang efisien.
"Dengan membuat tim baru menunjukkan RK gagal lakukan pemerintahan efisien," tuturnya.
Atas dasar itulah, Dedi menyarankan pada wakil rakyat di DPRD Provinsi Jabar agar bertindak tegas dengan mengawal dan mengawasi kebijakan Gubernur.
Tujuannya, untuk mengantisipasi praktik kesewenangan.
"Tergantung DPRD, karena mereka yang lakukan pengawasan. Kalau dari sisi politik birokrasi, semestinya tidak perlu ada. Dan jauh lebih penting, perlu dilakukan audit," tukasnya. []
