DEMOKRASI.CO.ID - Buruh di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran lantaran pemerintah daerah tak menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2021.
Perwakilan Aliansi Buruh Cianjur Hendra Malik mengatakan pemerintah dinilai sudah menabuh genderang perang dengan tidak diakomodirnya usulan para buruh dengan mengusulkan UMK 2021 sama dengan tahun ini.
"Pokoknya perang! Kita akan turun ke jalan untuk aksi unjuk rasa. Kita libatkan massa yang lebih banyak lagi dari aksi sebelumnya. Karena tuntutan buruh malah tidak diakomodir," kata Hendra, Minggu (22/11/2020).
Menurutnya sejak awal Buruh sudah mengusulkan agar UMM 2021 baik 8 persen dibandingkan tahun ini. "Itu berdasarkan pertimbangan agar para Buruh mendapat upah layak, terlebih dalam kondisi pandemi," kata dia.
Hendra menegaskan dalih kondisi ekonomi nasional dan lainnya menjadi alasan klasik. Pasalnya di Jawa Barat ada 17 daerah yang menaikan UMK 2021.
Ia mencurigai adanya pesanan dari pihak tertentu, sehingga UMK 2021 Cianjur diputuskan tidak naik."Daerah kan diberi kewenangan untuk mengusulkan UMK 2021. Banyak daerah yang menaikan, kenapa Cianjur memilih tidak menaikan upah. Apakah ada pesanan atau bagaimana?" kata dia.
Untuk itu, Hendra mengatakan para Buruh akan menggelar aksi besar-besaran pada awal Desember 2020.
"Kami akan aksi pada 6,7, dan 8 Desember. Kami menuntut keadilan dan pertanggungjawaban Pemkab Cianjur yang malah tak mengusulkan kenaikan upah di 2021," tuturnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Heri Suparjo mengatakan Pemkab hanya mengikuti arahan dari Pemrov dan pusat dalam kondisi pandemi.
"Ini juga berdasarkan hasil komunikasi dengan dewan pengupahan," ujarnya.(dtk)
