logo
×

Sabtu, 30 Januari 2021

Menkes Sebut Uji Klinis Ketiga Vaksin Sinovac-AstraZeneca Belum Selesai

Menkes Sebut Uji Klinis Ketiga Vaksin Sinovac-AstraZeneca Belum Selesai

DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan penjelasan mengapa program vaksinasi COVID-19 perlu dilakukan secara cepat. Menurut Budi, sejumlah vaksin COVID-19 yang ada di Tanah Air masih belum selesai uji klinis tahap ketiga.

Awalnya Budi mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 1,5 juta tenaga kesehatan selesai divaksinasi pada akhir Februari 2021. Kemudian program vaksinasi akan dilanjutkan untuk personel di tingkat pelayanan publik serta dilanjutkan dengan vaksinasi terhadap masyarakat.

"Kenapa perlu dipercepat? Karena sampai sekarang kita belum tahu vaksin ini kekebalannya berapa lama bertahan karena memang belum ada yang selesai secara lengkap uji klinis tahap ketiganya, baik itu Pfizer, AstraZeneca, Sinovac itu semua belum selesai 100 persen uji klinis tahap tiganya," kata Budi dalam webinar berjudul 'Vaksin COVID-19 untuk Indonesia Bangkit' yang disiarkan secara virtual, Sabtu (30/1/2021).

Budi mengatakan pemerintah masih belum tahu tingkat kekebalan vaksin meskipun sudah mendapatkan emergency use authorization (EUA). Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan program vaksinasi selesai dalam jangka 1 tahun.

"Begitu ada intern report karena diperlukan vaksinasi di seluruh negara menggunakan atau menerbitkan EUA atau emergency use authorization di akhir tahun lalu dan awal tahun ini, sehingga bisa langsung digunakan, sehingga kita nggak tahu apakah ini seperti vaksin Meningitis waktu naik haji dan umroh yang bisa bertahan dua tahun atau seperti vaksin Hepatitis lebih lama jangka kekebalannya. atau vaksin influenza sekitar 12 bulan," ucapnya.

"Nah kita secara konservatif mengambil waktu 12 bulan, itu sebabnya dalam waktu 12 bulan bisa seluruh 70 persen dari rakyat Indonesia jadi target usia di atas 18 tahun bisa kita lakukan vaksinasi," sambung Menkes Budi.

Lebih lanjut, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi bukan hanya diperuntukkan bagi kepentingan diri sendiri namun juga orang lain. Sebab, tujuan vaksinasi ialah untuk meningkatkan herd immunity atau kekebalan komunal rakyat Indonesia.

"Karena vaksinasi ini tujuannya adalah untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, 70 persen dari rakyat Indonesia. Di atas usia 18 tahun diharapkan memiliki kekebalan karena disuntik vaksin akibat virus tidak menular ke orang-orang lain dengan demikian laju penularan virus dapat dikurangi. Hal ini sekali lagi bukan untuk melindungi diri kita tapi untuk melindungi keluarga kita melindungi tetangga dan seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Diketahui, pemerintah tengah melakukan program vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Presiden Jokowi disuntik bersama sejumlah tokoh lainnya di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (13/1).

Presiden Jokowi juga telah menjalani vaksinasi ke-2 Corona (COVID-19) di Istana Kepresidenan. Vaksinasi ke-2 ini dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021). Jokowi menerima vaksin kedua Corona pada pukul 08.30 WIB.

Vaksinasi COVID-19 awalnya ditargetkan akan menyasar 181,5 juta orang. Serta, ditargetkan selesai dalam 15 bulan.

"Secara total kita membutuhkan waktu 15 bulan. Jadi 15 bulan yang akan dihitung mulai dari Januari 2021 hingga Maret 2022," kata dr Siti Nadia Tramidzi, M.Epid, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan dalam konferensi pers daring, Minggu (3/1)

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksinasi COVID-19 harus selesai dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Target itu jauh lebih cepat ketimbang proyeksi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yaitu 15 bulan.

Target itu dipaparkan oleh Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Se-Indonesia, Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1).

"Kalau di seluruh dunia, perkiraan vaksinasi akan selesai 3,5 tahun. Tapi di negara kita InsyaAllah kemarin mendapatkan informasi dari Pak menteri 15 bulan, masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai," ujarnya. (*)

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: