DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning secara terbuka tidak bersedia divaksin COVID-19. Plt DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad menyebut pernyataan Ribka tersebut ironis.
"Ironi ya. Di saat presiden berusaha meyakinkan publik dengan menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi, justru anggota dewan, dan separtai pula, menolak," kata Anwar kepada detikcom, Rabu (13/1/2021).
Berbeda dengan Ribka, Anwar menyatakan kesiapannya divaksin COVID-19. Dan hal itu akan diikuti seluruh anggota DPRD Jatim lainnya.
"Saya dan teman-teman dewan sudah menyatakan kesiapannya," ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim itu.
Meski begitu, saat ditanya soal sanksi bagi yang menolak vaksinasi, Anwar mengaku tak melihat urgensinya. Sebab menurutnya masyarakat mau menerima jika vaksinasi disosialisasikan dengan benar.
"Saya tidak melihat urgensi pengenaan sanksi itu. Saya kira jika disosialisasikan dengan benar, tidak akan ada yang menolak," tandas Anwar.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19 dan lebih baik dikenai sanksi. Penolakan itu dikarenakan PT Bio Farma belum membuka hasil uji klinis tahap tiga terhadap vaksin Corona Sinovac.
"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," imbuhnya.(dtk)
