logo
×

Selasa, 23 Februari 2021

Industri Arak hingga Tuak Disahkan, Gubernur Bali Terima Kasih Kepada Presiden Jokowi

Industri Arak hingga Tuak Disahkan, Gubernur Bali Terima Kasih Kepada Presiden Jokowi

DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa sejumlah minuman tradisional beralkohol merupakan merupakan komoditi usaha yang legal untuk diproduksi.

Minuman tersebut antara lain adalah arak Bali, brem Bali dan tuak Bali. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata Koster dilansir dari ANTARA, Senin (22/2/2021).

Koster mengatakan, sebelumnya terdapat Perpres Nomor 39 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa industri minuman beralkohol merupakan bidang usaha tertutup.

Namun, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan minuman beralkohol tidak merupakan bidang usaha tertutup penanaman modal.

Pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu, ditetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

"Atas nama pemerintah dan krama (masyarakat) Bali, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021," kata Koster.

Perpres tersebut, memperkuat keberadaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Koster menambahkan, industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt sebagai bidang usaha terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali juga merupakan respons atas upaya Gubernur Bali melalui Surat Gubernur Bali Nomor 530/2520/Ind/Disdagperin, tertanggal 24 April 2019.

Dalam surat tersebut berisi permohonan fasilitasi revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali terkait Perpres Nomor 39 Tahun 2014.

"Terhadap permohonan Surat Gubernur Bali itu, Menteri Perindustrian RI melalui Dirjen Industri Agro merespons untuk memfasilitasi revisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dan sambil menunggu perubahan Perpres mengusulkan pengaturan dalam produk hukum daerah guna menata minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali," kata Koster. []

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: