DEMOKRASI.CO.ID - Jakarta dikenal sebagai wilayah langganan banjir. Tak heran, sejumlah infrastruktur dibangun untuk menangkal banjir tersebut.
Salah satu proyek penangkal banjir tersebut ialah normalisasi Sungai Ciliwung. Lalu, bagaimana perkembangannya?
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan sepanjang 33 kilometer (km) tapi yang terealiasi sampai saat ini baru 16 km. Realisasi ini tak mengalami perubahan sejak 2018.
"Jadi kalau Ciliwung kita mau normalisasi rencananya 33 km, tapi baru terealisasi kurang lebih 16 km, jadi 17 km masih akan dilaksanakan. Nanti bekerja sama dengan pemerintah DKI untuk penanganan pemerintah DKI. Sementara dengan kita berupaya, untuk pemda yang akan membebaskan lahannya 17 km. Nanti kami lanjutkan kalau sudah bebas supaya kita kerjakan sekaligus," jelasnya kepada detikcom, Minggu (21/2/2021).
Pembebasan lahan merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR bertugas mengeksekusi pembangunan dalam normalisasi tersebut.
Dia berharap, normalisasi ini bisa segera dilakukan agar daerah-daerah rendah sekitar Ciliwung tak terendam air.
"Diharapkan kalau tanah sudah bebas ya kita bisa tuntaskan kalau tidak bisa normalisasi kali Ciliwung akan banyak daerah-daerah rendah yang kita lihat sekarang sering mengalami genangan di sepanjang Sungai Ciliwung mulai dari hulu bisa kita amankan agar supaya masyarakat merasakanlah program tersebut," jelasnya.
Bob mengaku tak hafal wilayah mana saja yang sudah dinormalisasi. Lebih lanjut normalisasi sendiri merupakan upaya memperbesar kapasitas tampung air, bisa memperlebar ataupun mendalamkan sungai.
"Kalau penanganan banjir ada beberapa macam cara, kalau normalisasi adalah itu memperbesar kapasitas tampungan, cara memperbesar kapasitas tampungan dengan cara memperlebar sungai dan memperdalam sungai itulah normalisasi," katanya.
"Kalau kita meninggikan ya kita tanggul banjir, kalau tidak cukup lahannya area sungainya untuk sesuai kebutuhan dengan debit yang kita rencanakan, ya kita bantu dengan tanggul. Ada beberapa tempat tertentu bisa bantu dengan tanggul kalau space-nya tidak cukup, terutama daerah cekungan," sambungnya.
Sebagai informasi, dalam catatan detikcom Februari 2020, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko saat itu mengatakan proyek normalisasi Ciliwung sudah vakum alias berhenti sementara sejak tahun 2018. Terkendalannya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi masalah utamanya.
Dari total 33,5 kilometer (km) bantaran sungai yang harus dinormalisasi, baru 16 km saja yang selesai.
"Ciliwung belum ada lagi pembebasan lahan karena belum ada pemberitahuan. Sekarang ya berhenti (pengerjaannya) karena tidak ada lahan (kosong) yang dikerjakan. Dari dulu 33,5 km baru 16 km (yang dinormalisasi), itu saja," kata Jarot kepada detikcom, 27 Februari 2020.(dtk)
