DEMOKRASI.CO.ID - Pelaksanaan pilkada yang diserentakkan di tahun 2024 akan membuat sejumlah daerah tidak memiliki “pemimpin”.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief mencatat ada sebanyak 272 daerah yang harus diisi oleh pelaksana tugas (Plt) jika pilkada tahun 2022 dan 2023 ditiadakan.
“Pilkada dipertahankan 2024. Ada 272 PLT yang seharusnya terisi dengan pilkada 2022 dan 2023,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Senin (1/2).
Namun yang paling mengkhawatirkan, kata Andi Arief, bukan soal daerah tidak memiliki pemimpin yang definitif. Tapi ada kekhawatiran bahwa 272 kepala daerah itu jadi ajang politisasi ASN.
“Paling dikhawatirkan adalah 272 kepala daerah tersebut jadi ajang politisasi ASN. Partai dapat jatah kepala daerah PLT. Mudah-mudahan ini tidak terjadi,” tutupnya.
Presiden Joko Widodo telah menyatakan keinginan agar pilkada tetap digelar di tahun 2024 sesuai dengan UU yang berlaku. Sementara DPR telah memasukkan wacana pilkada 2022 dan 2023 ke dalam draf revisi UU Pemilu. []
