DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat dan peneliti LIPI Profesor Siti Zuhro menyoroti soal Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. KLB itu menyepakati Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Menurut Siti, publik sudah bisa menilai bahwa yang dilakukan Moeldoko tidak benar. Kepala Staf Kepresidenan itu dinilai menerabas sejumlah hal hingga tiba-tiba menjadi ketua umum.
"Dia mau di-ketum-kan itu bagaimana ceritanya kan, kader bukan, KLB tidak ikuti aturan main AD/ART dan sebagainya. Jadi enggak logis saja," kata Siti dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Nanti Kita Cerita Demokrat Hari Ini', Sabtu (6/3).
"Kalau ini kan bahasa politiknya kalau kita lihat dari bahasa politiknya ini intervensi dengan bahasa yang lebih lugas lagi itu mengudeta. Lepas dari ini hukum karma dan sebagainya," imbuhnya.
 |
| Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Foto: Endi Ahmad/Antara Foto |
Ia berpandangan kisruh Partai Demokrat yang sekarang terjadi itu karena adanya pembiaran aspirasi yang menimbulkan keinginan melaksanakan KLB sebagai bentuk akumulasi ekspresi yang ada. Selain itu, kata dia, kekisruhan juga dapat terjadi karena pemilihan caketum di parpol yang seringkali melalui proses aklamasi.
"Sebetulnya itu tidak masalah seandainya itu muncul dari internal sendiri dari Demokrat bahwa mereka tidak sepakat dengan cara-cara dinasti politik seperti itu, lalu muncul keinginan untuk adanya kompetisi yang setara juga," kata dia.
Menurut Siti, sisi negatif dari dunia politik di Indonesia saat ini ialah kecenderungan untuk mengerucutkan calon menjadi tunggal. Hal tersebut pun terjadi di Partai Demokrat.
"Karena kan ini munculnya AHY sebagai milenial tidak tertutup kemungkinan menimbulkan animo yang luas lah. Kejelekan kita, negatif kita adalah kompetisi itu maunya dikerucutkan ke tunggal, aklamasi itu masalahnya," kata Siti.
"Itu menurut saya, serius sekali ini menunjukkan bahwa sebetulnya kontestasi politisi sudah kita kunci. Jadi ini artinya sudah alarm demokrasi is dead," sambungnya
Dia pun khawatir sistem calon tunggal dan aklamasi juga akan terjadi dalam proses pemilu 2024. Padahal, kata dia, pihaknya berharap kontestasi berjalan sehat dengan mengadu kualitas kandidat.
"Ini yang dikerucutkan saja nanti 2024 itu tidak perlu ada kompetisi, kontestasi apalagi dengan orang-orang yang dianggap setara. Padahal kita ilmuwan harap kompetisi asyik kalau setara, jadi selisih berapa digit karena kualitas yang dikontestasikan," ujarnya. (*)
