logo
×

Jumat, 14 Januari 2022

Gara-gara Tunjangan Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Merasa Seperti Anak Kecil

Gara-gara Tunjangan Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Merasa Seperti Anak Kecil

DEMOKRASI.CO.ID - Politikus PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dibikin kesal oleh Sekretaris Daerah Marullah Matali yang tak mau membeberkan besaran tunjangan yang diterima Anies Baswedan dan Wakilnya Riza Patria.    

Akibat tak kunjung mendapat jawaban, Prasetyo Edi Marsudi merasa dirinya dan anggota Dewan yang lain diperlakukan seperti anak kecil oleh eksekutif.

"Kayak anak kecil dewan. Jawabannya kok kayak ditutupi, kenapa?" kata dia di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022.

Prasetyo meminta Sekda DKI Marullah Matali untuk transparan dan membeberkan nilai tunjangan, bukan persentase. "Normatif silakan, tapi jangan kami diakal-akalin aja kayak anak kecil kami," ucap politikus PDIP itu.

Dalam rapat ini Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali hanya menjawab, tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur maksimal 0,15 dari pendapatan asli daerah (PAD) eksisting.

Namun, Marullah tak bisa menyebutkan nominal besaran tunjangan Gubernur dan Wagub jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

"Sebenarnya tidak bicara nominal jadi angkanya persentase sesuai dengan PP bunyinya seperti itu. Jumlahnya tergantung PAD," jelas dia.

Marullah lantas meminta Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Sigit Wijatmoko untuk menambahkan jawaban tersebut. Sigit mengaku belum memegang detail nominal tunjangan bosnya.

Prasetyo pun melempar ke Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Sri Haryati untuk turut bersuara. Sri berujar, penyerapan PAD tahun lalu ada dalam pos anggaran Biro Kerja Sama Daerah (KDH).

"Buka sistemnya saja kalau penyerapannya," ujar dia.

Anggota Banggar, Gembong Warsono, mengatakan pemerintah DKI tinggal menyampaikan alokasi anggaran untuk operasional gubernur dan wakil gubernur pada 2021. Menurut dia, pergeseran PAD tahun kemarin dan 2022 tak berbeda jauh.

"Lempar-lempar semua enggak ada yang berani jawab, tapi yang riil dibayar Pak Edi (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) berapa, gitu aja," ujar politikus PDIP ini.

Perdebatan tersebut tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Prasetyo Edi meminta Marullah Matali untuk memberikan jawaban soal besaran tunjangan Anies Baswedan secara tertulis besok. Seluruh anggota Banggar yang hadir sepakat. [tempo]

Komentar Pembaca