DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi I Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengkritik keputusan pemerintah dan Panja DPR RI yang sepakat ibu kota baru diberi nama Nusantara. Fadli Zon justru mengusulkan agar nama ibu kota baru mengikuti nama kepala negara, yakni Jokowi.
Usulan itu disampaikan oleh Fadli Zon lewat akun Twitternya @fadlizon pada Selasa (18/1/2022). Usul itu bertepatan dengan hari ini DPR RI bersama pemerintah mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU IKN di rapat paripurna.
"Nusantara kurang cocok jadi nama Ibu Kota baru," kata Fadli Zon seperti dilihat detikcom di akun Twitternya @fadlizon.
Fadli Zon memberikan usul agar nama ibu kota diambil dari nama presiden seperti Ibu Kota Kazakhstan. Dia mengusulkan IKN dinamai Jokowi.
"Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada 'Wawasan Nusantara'. Usul saya nama Ibu Kota langsung saja 'Jokowi'. Sama dengan Ibu kota Kazakhstan Nursultan (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," ujarnya
Sebagai informasi, nama Nusantara disampaikan oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dia menyebut nama tersebut sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Golkar Sentil Fadli Zon
Tak sependapat, Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia justru mengkritik Fadli Zon. Doli mengatakan seharusnya anggota Komisi I DPR RI itu mengusulkan nama Jokowi saat RUU tersebut masih dalam pembahasan.
"Ya saya kira harusnya kemarin (usul nama) pada saat kita membahas kan itu masih kita kosongin, selama ini kita kosongin. Nah, kan Pak Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Gerindra kan ikut aktif, nah waktu itu sebetulnya kalau memang ada usulan bisa diajukan," kata Doli setelah mengesahkan RUU IKN di Kompleks Parlemen, DPR, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Doli beralasan pemilihan nama Nusantara itu sudah dipertimbangkan secara matang. Dia mengibaratkan pemberian nama IKN itu sama seperti memberikan nama ke anak yang baru lahir.
"Ya begini soal nama ini kan tentu sudah dipertimbangkan masak-masak. Kalau kita kan misalnya orang tua, anak mau lahir anak dipersiapkan namanya dengan baik, dicari istikharah dulu ya kan, kemudian baca-baca buku, tanya sana tanya sini, dicarilah filosofinya kayak apa, historical-nya apa," ujarnya.
Waketum Golkar itu menyebut sesungguhnya ada 80 calon nama IKN sebelum akhirnya dipilih nama Nusantara. Dia menyebut nama Nusantara mewakili seluruh masyarakat.
"Dan waktu penjelasan kemarin oleh pemerintah, mereka kan pernah mendiskusikan sampai 80 nama sampai lah pilihannya ke Nusantara. Jadi saya kira Nusantara itu mewakili kita semua," jelasnya.
Lebih lanjut, Doli menyampaikan pemilihan nama Nusantara sudah menjadi pilihan terbaik. Dia tidak menyoalkan adanya pro-kontra terkait pemilihan nama tersebut.
"Jadi saya kira penetapan nama Nusantara itulah yang terbaik. Bahwa kemudian ada orang yang tidak puas, tidak setuju, ya, itu biasa saja. Sama dengan, misalnya, loh kok nama anaknya itu, loh kok kan susah kita ini kan," imbuhnya.
Fadli Zon Diminta Ngadu ke Gerindra
Senada dengan Doli, Ketua DPP PPP yang juga anggota Pansus RUU IKN, Achmad Baidowi alias Awiek juga melancarkan kritik. Dia menyebut Jokowi tak ingin pencitraan meskipun bisa saja menamai ibu kota negara dengan usulan tersebut.
"Itulah hebatnya Pak Jokowi, tidak mementingkan pencitraan dirinya, bisa saja Pak Jokowi seperti apa yang disampaikan Fadli Zon, menamakan IKN dengan nama ibu kota negara Jokowi, tapi hal itu tidak dilakukan meskipun beliau punya kekuasaan untuk itu," kata Awiek.
Awiek mengatakan seharusnya Fadli Zon menyampaikan usulan itu kepada fraksinya. Tapi sejauh ini, menurut Awiek, Fraksi Gerindra tidak ada penolakan, baik di rapat panja maupun pansus.
"Untuk Pak Fadli Zon ya sebaiknya kalau tidak setuju dengan kota Nusantara ya sampaikan ke fraksinya, kita lihat di panja dan di pansus dan paripurna fraksi Fadli Zon tidak keberatan dengan Nusantara, ya itu aja sebaiknya apa yang sudah diputuskan di paripurna kita ikuti bersama supaya tidak jadi polemik," ujarnya.
Awiek menegaskan kata Nusantara tidak mengecilkan makna sebenarnya. Dia lantas menyebut nama gedung di Kompleks Parlemen yang juga menggunakan Nusantara.
"Kalau ada yang bilang Nusantara men-downgrade makna Nusantara tidak betul, kalau logika yang dipakai bagaimana nama gedung Nusantara di gedung DPR apakah itu men-downgrade-kan kata itu, itu hanya soal nama," tuturnya. []
