logo
×

Kamis, 13 Januari 2022

Petani Menjerit Harga Pupuk Subsidi Naik 100 Persen, Gus Muhaimin: Pemerintah Tidak Boleh Abai, DPR Akan Panggil Kementan

Petani Menjerit Harga Pupuk Subsidi Naik 100 Persen, Gus Muhaimin: Pemerintah Tidak Boleh Abai, DPR Akan Panggil Kementan

DEMOKRASI.CO.ID - Di tengah pendemi Covid-19 banyak petani menjerit akibat melonjaknya harga pupuk nonsubsidi yang mencapai 100 persen.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyebut petani adalah ujung tombak masa depan pangan Indonesia yang tidak boleh diabaikan

Untuk itu, Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk secepatnya mengatasi persoalan tersebut dengan cara menaikkan subsidi pupuk dua kali lipat dari yang sudah ditetapkan saat ini. Menurut Gus Muhaimin pemerintah tidak boleh abai. DPR akan memanggil Kementan.

"Pemerintah tidak boleh abai, dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan subsidi pupuk minimal dua kali lipat dari yang ada sekarang. Sekaligus menata distribusi dan penyaluran pupuk yang muncul di APBN kita," kata Gus Muhaimin, Kamis (13/1/2022).

Menurut Gus Muhaimin, sampai hari ini distribusi pupuk belum tercukupi hingga 50 persen dari kebutuhan subsidi yang harusnya diproduksi. Sebab itu, DPR akan memanggil kementerian terkait (Kementan, red)  untuk menelusuri musabab persoalan tersebut.

"Mau tidak mau DPR akan melakukan penelusuran melalui berbagai kementerian sehingga ada langkah-langkah anggaran yang tidak abai terhadap tuntutan yang sudah lama membuat menderita para petani kita," tegas Gus Muhaimin.

Di sisi lain, Gus Muhaimin menyatakan bahwa kelangkaan pupuk nampaknya sudah lama tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Padahal sejumlah petani sudah secara langsung menyampaikan aspirasi terkait persoalan itu kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Indramayu. 

Kondisi ini disebut Gus Muhaimin menjadi pertanda bahwa harus ada emergency action dari pemerintah, serta memerlukan penanganan yang sistematis agar keluhan ini tidak berkepanjangan.

Gus Muhaimin  mendorong beberapa kementerian, seperti kementerian pertanian, kementerian perdagangan dan yang terkait segera berkoordinasi dalam satu langkah-langkah yang konkret.

"Bahkan 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ini. Pak Jokowi mendapatkan keluhan ketika berkunjung ke Indramayu beberapa waktu yang lalu," tutupnya. (rizal)

Komentar Pembaca