DEMOKRASI.CO.ID - Ekonom senior, Faisal Basri menilai Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ibarat surga yang dikelilingi neraka.
Pasalnya, Pemerintah membagun IKN dengan konsep green city dan smart city, tapi wilayah di sekelilingnya berada dalam kondisi yang sangat berbeda.
Hal tersebut disampaikan Faisal Basri ketika menjadi salah satu pembicara dalam diskusi terbuka yang digelar oleh Universitas Mulawarman secara daring, Senin, 31 Januari 2022.
Faisal menjelaskan bahwa lokasi IKN baru dikelilingi oleh berbagai tambang migas batu bara, gas, kilang minyak dan juga kebun sawit.
Menurutnya, tidak ada ibu kota di dunia yang dikelilingi industri ekstraktif yang bahkan usahanya dimiliki oleh oligarki.
“Ini unik, dia (pemerintah) bikin green city, smart city, tapi di sekelilingnya lain sama sekali,” kata Faisal Basri, dilansir dari CNN Indonesia.
“Jadi surga yang dikelilingi oleh neraka. Lama-lama surganya bisa panas juga,” sambungnya.
Faisal Basri juga mengaku sempat menerima data terkait sumbangsih migas di Kalimantan Timur untuk Indonesia.
“Barusan saya dapat data tapi saya tidak mau gunakan karena saya belum verifikasi, tapi misalnya minyak itu di Kalimantan Timur menyumbang 20 persen dari minyak nasional, batu bara 65 persen, gas 24 persen, sawit cukup besar juga,” katanya.
Lebih lanjut, Faisal Basri mengatakan bahwa pemindahan IKN sebenarnya bukan tidak boleh dilakukan.
Tapi, menurutnya, pemindahan IKN ini belum tepat dilakukan sekarang dengan beberapa alasan.
Pertama, pertumbuhan ekonomi RI yang masih terus menunjukkan kecenderungan melambat.
Kedua, pendapatan nasional per kapita merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah-atas menjadi negara berpendapatan menengah-bawah.
Ketiga, kecepatan pemulihan ekonomi RI yang relatif lambat dibandingkan negara tetangga.
Keempat, transformasi ekonomi tersendat, seperti ekspor masih didominasi oleh komoditas primer, peranan industri manufaktur terus merosot mencapai titik optimal, serta jumlah pekerja informal lebih besar dari pekerja formal.
Kelima, penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin masih lebih banyak dari separuh jumlah penduduk.
Selain itu, Faisal Basri mempertanyakan kepantasan pemerintah yang berambisi menggelar upacara hari kemerdekaan 17 Agustus di Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2024 mendatang.
Terlebih, skema pendanaan untuk IKN saja masih belum jelas hingga saat ini belum jelas.
Selain itu, menurutnya, perencanaan proyek dan perencanaan keuangan tidak terintegrasi.
“Saking dipaksakan, muncul rencana penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan IKN,” ujar Faisal Basri.
Padahal, menurutnya, dana PEN hadir dalam kondisi kedaruratan akibat covid-19.
Oleh sebab itu, ia juga mempertanyakan apakah pemindahan IKN sudah sedemikian darurat, dan apakah tidak bisa ditunda setidaknya lima hingga sepuluh tahun ke depan.
“Jika IKN dipaksakan boleh jadi akan muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) baru yang membolehkan pemerintah melanjutkan defisit APBN di atas 3 persen hingga 2024. Ini suatu preseden yang buruk,” kata Faisal Basri. [terkini]
