logo
×

Selasa, 18 Januari 2022

Strategi China Seperti Jepang Waktu Perang Dunia II, Indonesia Harus Siap Diri di Laut China Selatan

Strategi China Seperti Jepang Waktu Perang Dunia II, Indonesia Harus Siap Diri di Laut China Selatan

DEMOKRASI.CO.ID - Andi Widjajanto menyebut strategi China sama seperti Jepang saat menyiapkan Perang Dunia II. Indonesia harus bersiap diri menghadapi kemungkian terburuk.

Andi Widjajanto merupakan ahli dari pemerintah di Mahkamah Konstitusi (MK).

Andi dalam sidang di MK yang disiarkan secara live di Chanel YouTube MK, Selasa (18/1/2022) mengatakan, situasi China sedang menyiapkan langkah perang untuk menguasai Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Andi menyatakan, berdasarkan sikap China yang melakukan rencana strategis selama 70 tahun lebih. Tahap pertama 1980 sampai tahun 2000.

Tahap kedua, tahun 2000 sampai tahun 2020. Tahap ketiga, tahun 2020 sampai tahun 2050.

“Di tahap kedua, rensra-nya China 2000 sampai 2020 mereka siap menggelar kekuatan, memenangkan perang Laut Cina Selatan,” jelasnya.

“Nanti di tahun 2020 sampai 2050, mereka siap menggelar kekuatan, menang perang di dua titik sekaligus sebagai patokannya. Yaitu Guam di Samudra Pasifik dan Diego Garcia di Samudera Hindia,” katanya lagi.

Andi membandingkan strategi China dengan stratagi Jepang dalam menyiapkan perang. Di mana Jepang menyeret dunia pada Perang Dunia II.

“China menyiapkannya perencanaan 70 tahun dimulai 1980. Terakhir kali ada negara di kawasan ini dengan perencanaan strategis 70 tahun, negara itu adalah Jepang,” katanya.

“Perencanaannya dimulai 1870, perencanaannya disebut Restorasi Meiji, selesai tahun 1940, boom, 7 Desember 1941 dia menyerang Pearl Harbor,” kata Andi lagi.

Atas analisa itu, Andi menilai diperlukan kesiapan oleh Indonesia secara dini.

“Nah, ini yang membuat saya, loh perangnya kemungkinannya akan bertambah dan Indonesia harus secara dini menyiapkan untuk itu,” beber Andi.

Menurut Andi, perencanaan Indonesia untuk masa Reformasi dimulai tahun 2006, berhenti tahun 2024, disebut sebagai kekuatan pertahanan minimum 2024.

“Jadi kalau sekarang apakah ada perkembangan dinamika lingkungan yang signifikan antara tadi tulisan saya 2010 dengan kondisi tahun 2018 sampai 2021? Ya. Apakah akan mengarah ke eskalasi ancaman yang semakin memperbesar peluang perang? Ya, terutama karena ada ketegangan antarnegara besar Amerika Serikat di kawasan ini dan ketegangan itu tidak tampak mereda,” katanya.

“Walaupun misalnya terjadi perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat yang secara ideologi politik Partai Demokrat mestinya akan cenderung menggunakan langkah-langkah demokratis, ketimbang Trump di masa Republik,” sambung Andi.

Andi menilai dinamika ancaman sangat-sangat dinamis. Kementerian Pertahanan biasanya melakukan evaluasi setiap tahun.

Setiap awal tahun akan ada rapat pimpinan untuk memberikan laporan kepada menteri, kepada presiden tentang apa ancaman terbaru.

“Yang saya contohkan ini adalah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang karakter perang masa depan (future war) yang akan kita hadapi menuju 2045 dan karakternya sudah berbeda, sudah berbeda dari tahun 1980‐an, dari awal tahun 2000‐an. Ya, ini adalah eskalasi tertinggi yang mungkin harus kita antisipasi,” tutur Andi.

Karakter perang baru harus diantisipasi Indonesia.

Karakter perang baru ini diantisipasi dengan menyapkan pilar-pilar doktrin. Hari ini pilar doktrinnya ada dua, yang pertama ada doktrin pertahanan yang didapat dari pengalaman 75 tahun lebih untuk melakukan operasi militer di Indonesia.

Ada tentang keyakinan tentang pertahanan rakyat, pertahanan semesta, perang beralut, sistem defensif aktif, melakukan pertahanan dalam, melakukan perang gabungan, dan juga ada pilar‐pilar baru tentang ekonomi pertahanan.

“Mulai dari prinsip mobilisasi, transformasi pertahanan, kemandirian pertahanan, industri pertahanan, adopsi teknologi, dan investasi pertahanan,” kata Andi. (ral/int/pojoksatu)

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: