DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota Forum Ulama, Tokoh dan Aktivis Minangkabau, Sumatera Barat menentang keras proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan.
Pernyataan sikap itu terekam dalam sebuah video yang kini berseliweran di media sosial, salah satu akun yang ikut mengunggah potongan video tersebut adalah akun twitter @Lelaki_5unyi.
“Tegas Sikap Ulama Tokoh Aktivis Minangkabau ‘TOLAK UU DAN PINDAH IBU KOTA NEGARA (IKN),” tulis akun @Lelaki_5unyi dikutip Populis.id Senin (31/1/2022).
Dilihat dari video itu, tampak seorang perwakilan dari Forum Ulama Minangkabau itu menyatakan bahwa pihaknya menolak UU IKN dan pindah ibu kota ini, salah satu alasannya kata dia proyek ini hanya menguntungkan negara-negara yang ia sebut kafir.
“Mengungkap persekongkolan para penguasa boneka dengan negara oligarki dan negara-negara kafir untuk melanggengkan penjajahan mereka di dunia Islam. Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang ditopang dengan UU IKN tidak layak untuk diimplementasikan karena beberapa alasan,” kata ulama Minangkabau itu.
“Dengan mempertimbangkan poin-poin berikut ini. Satu, kewajiban untuk melakukan aktivitas amar maruf nahi munkar, membongkar berbagai macam makar yang dilakukan oleh negara-negara kafir imperialis atas Islam dan kaum Muslimin,” katanya melanjutkan.
Selain menguntungkan negara kafir, pemindahan Ibu Kota Negara, lanjut dia juga sangat membebani negara, sebab ongkos pergeseran Ibu Kota ini mengurus banyak Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Pmindahan ibu kota negara akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang sehingga yang dirugikan adalah rakyat. Kedua, pemindahan ibu kota negara akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan dan industri kayu,” jelasnya.
Selain itu, ulama Minangkabau tersebut juga menilai pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur akan menguras APBN yang lebih besar. Pasalnya, wilayah itu menurutnya secara geologis memiliki banyak kelemahan.
“Kemudian secara geologis terdapat banyak kelemahan untuk menjadikan wilayah Penajam Paser Utara sebagai ibu kota negara sehingga biaya APBN lebih besar jika dilakukan,” tuntasnya. [wartaekonomi]
