DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluhkan jika dirinya sebagai orang nomor satu di Jakarta punya kewenangan terbatas untuk mengambil kebijakan terkait penanggulangan Covid-19.
Hal ini diutarakan Anies Baswedan untuk merespons kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI yang mulai dikhawatirkan banyak pihak menyusul melonjaknya wabah mematikan itu belakangan ini.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, pihaknya tak bisa memutuskan sepihak peraturan belajar di dalam kelas selama lonjakan kasus corona terjadi. Hal ini mesti didiskusikan lagi dengan pemerintah pusat.
"Pembelajaran tatap muka itu diatur melalui SKB empat menteri yang juga dikaitkan dengan level PPKM yang ditetapkan melalui Instruksi Mendagri. Ini berbeda ketika dulu kita menggunakan rezim PSBB," kata Anies Baswedan Kamis (3/2/2022).
Anies Baswedan melanjutkan, keterbatasan kewenangan terkait kebijakan penanggulangan Covid-19 di masa penerapan PPKM ini berbeda jauh dengan masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di awal-awal wabah Covid-19 menghantam DKI.
Dimana dalam penerapan PSBB, lanjut Anies Baswedan semua kebijakan terkait wabah dari Wuhan, Tiongkok itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemda DKI.
"Pada saat PSBB, keputusan tentang pembelajaran tatap muka itu diatur melalui kewenangan gubernur. Sekarang, ini diatur melalui keputusan dari pemerintah pusat," katanya lagi.
Anies kemudian meminta bantuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan PTM.
"Saya menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM ditiadakan selama satu bulan ke depan," ujarnya.
Pemprov DKI pun kini masih menunggu jawaban dari Luhut terkait usulan tersebut. Bila sudah direstui Luhut, maka DKI akan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Ini sedang dibahas. Nanti selesai pembahasannya kami akan sampaikan bagaimana hasilnya," tuturnya. [wartaekonomi]
