DEMOKRASI.CO.ID - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sindir Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) lewat akun twitternya.
Setelah YLBHI memposting pernyataan masyarakat sipil yang mengklaim bahwa inisiatif pembangunan Presiden Joko Widodo mirip dengan Orde Baru, ia kemudian menyampaikan sindirannya.
Ngabalin mengatakan unggahan YLBHI itu adalah fitnah, bukan kritik. Sementara, menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menerima kritik dari berbagai pihak.
Ngabalin menilai ,YLBHI telah memperlakukan kepala negara secara tidak adil. Ia juga menegaskan bahwa fitnah lebih mengerikan dari pembunuhan.
“Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, jangan karena kebencianmu kamu berlaku dzalim apalagi kepada kepala negarami,” tulisnya.
Ngabalin menyebut data-data yang dikumpulkan YLBHI merupakan sampah.
“Kenapa fitnah karena 10 catatanmu YLBHI adalah data-data sampah,” tulis Ngabalin.
Ia juga menyarankan agar YLBHI jadi partai politik saja.
“Sebaiknya kalian jadi partai politik saja biar jelas permainan,” sambungnya.
Seperti yang dilansir dari Cnnindonesiacom. Selasa, 15 Februari 2022, Politikus Partai Golkar itu membantah berbagai dalil YLBHI yang menyamakan Jokowi dengan Orde Baru. Dia bertanya balik apakah Orde Baru memperbolehkan kritik.
Ngabalin juga mempertanyakan apakah kasus di Desa Wadas ini terkait dengan pembangunan ala Orde Baru oleh YLBHI. Ia menantang YLBHI untuk segera melakukan perjalanan ke tempat itu.
“Kenapa kau ndak turun langsung ke lokasi? Supaya Anda bisa lihat dan saksikan apa yang sesungguhnya terjadi,” ujar Ngabalin dalam video pada cuitan itu.
Sebelumnya, YLBHI mengunggah foto wajah Jokowi yang beririsan dengan wajah Presiden ke-2 RI Soeharto. YLBHI juga menulis sepuluh kesamaan Jokowi dan Orde Baru.
Beberapa poin di antaranya adalah pembangunan benuansa koruptif dan nepotisme, pelayanan kehendak kekuasaan elite oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan, serta penangkapan rakyat yang mempertahankan hak.
“Pemerintah Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan. Yang adil dan beradab,” dikutip dari akun Instagram @yayasanlbhindonesia.
Pernyataan yang diunggah YLBHI itu merupakan pernyataan dari sejumlah elemen sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI). [terkini]
