logo
×

Selasa, 22 Maret 2022

Dianggap Bawa Materi Rapat Asal-asalan, DPR Skors Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan

Dianggap Bawa Materi Rapat Asal-asalan, DPR Skors Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan

DEMOKRASI.CO.ID - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Adapun agenda raker yaitu membahas pergeseran pagu alokasi Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2022 sesuai perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kemenkes.

Raker digelar di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Namun, Raker tersebut terpaksa harus ditunda lantaran para anggota Komisi XI DPR RI protes materi rapat yang diberikan Menkes tidak detail.

"Tadi kan pak menteri bilang bahwa sebetulnya tidak ada yang berubah programnya, justru itu permasalahannya, kalau enggak ada yang berubah, kenapa enggak dibawa detail," ucap anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Dewi Asmara.

Dewi merasa materi rapat yang diberikan kepada anggota dewan asal-asalan. Dia menilai, Menkes seolah-olah menganggap anggota dewan seperti staf kemenkes yang sudah mengerti materi yang berisi pergeseran anggaran.

Karenanya, dia meminta Kemenkes memperbaiki materi rapat jika ingin Raker diteruskan.

"Dianggap kita udah ngerti kayak pegawai, kita staf di Kemenkes? Enggak lah. Jadi saya minta kepada  pimpinan kami keberatan seperti itu karena apa yang mau dibahas kalau enggak ada apa-apa kenapa enggak detail," kata Dewi.

"Silakan saja eselon satu perbaiki dulu, kan ini bukan bahan baru, enggak ada yang berubah, apa susahnya. Ya enggak niat kasih yang bener aja," imbuhnya.

Sementara Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Saleh Daulay mempertanyakan mengapa materi rapat baru dikirim tadi malam. Sementara topik pembahasannya tidak bisa dipahami anggota dewan dalam waktu singkat.

Padahal sebelumnya Kemenkes sendiri yang meminta ada agenda rapat pada hari ini, bahkan jauh hari sebelum DPR memasuki masa reses kemarin.

Saleh juga menyoroti jawaban Budi terkait agenda rapat pada hari ini. Dia merasa tak puas karena tidak semua pertanyaan dijawab.

"Kesan saya dari jawaban pak menteri yang barusan saja tadi dijelakan, ini sebetulnya enggak ada perubahaan ya kan. Substansi prorgram sama. Lalu kenapa pak menteri minta ini rapat? Sudah engak usah rapat aja, saya minta ditutup aja rapat ini," kata Saleh.

Saleh juga mengeluhkan materi rapat yang dianggap susah dibaca oleh para anggota DPR lantaran tidak bersifat detail.

Selain itu, dalam materi yang dibawakan Menkes Budi, dinilai semua hal belum terbuka. Bahkan dia menyebut bahan rapat yang dibagikan hanya terhitung satu lembar.

"Kenapa belum terbuka? Banyak informasi yang belum masuk di sini. Kalau modelnya kaya gini nih, satu lembar begini ini kan sebetulnya paparannya cuma satu lembar aja, agak susah saya memahami," kata Saleh.

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago meminta rapat ditunda lebih dahulu. Sebab menurutnya jika rapat dilanjutkan tidak akan bisa karena materi Kemenkes yang tidak lengkap.

Dengan menskors rapat, Irma berharap Menkes Budi kemudian bisa berkoordinasi lebih dulu dengan para staf di Kemenkes untuk memperbaiki materi rapat.

"Saya kira itu. Kalau dilanjutkan ini juga gak ada manfaatnya orang kita gak bisa ngapa-ngapain kok. Jadi saya kira skors saja pimpinan. Biar nanti kita bisa enak saling enak lah ya, pak menteri enak, kita juga enak," kata Irma.

Mendengar masukan para anggota, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris yang memimpin jalannya rapat menyetujui untuk menskors rapat sampai pukul 13.00.

"Pak menkes kita balik lagi jam 1 ya. Kita skors sampai pukul 13.00," kata Charles.

Adapun Menkes Budi menanggapi soal materi rapat yang dipermasalahkan para anggota dewan. Menurutnya, tujuan dari agenda raker Kemenkes dengan Komisi IX

"Memang acara hari ini kami mintakan waktu dari bapak ibu anggota dewan sebagai niat baik dari kami bahwa kami akan melakukan perubahan, bukan pergeseran anggaran ya pak, tapi karena ada perubahan struktur organisassi kita sehingga nanti anggarannya mengikuti mereka," papar Budi.

"Programnya tetap sama seperti yang sudah disetujui oleh bapak ibu sekalian. Jadi tidak ada perubahan di level program, yang ada adalah perubahan dari struktur organisasi terutama yang di-trigger karena paling besar itu BRIN," pungkasnya. [era]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: