DEMOKRASI.CO.ID - Mabes Polri menyatakan pengadaan seluruh seragam dan atribut yang digunakan aparat kepolisian telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut seragam Polri-TNI merupakan impor dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022.
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo memastikan bahwa pengadaannya mempedomani arahan Presiden. Ia tidak merinci apakah memang seragam hingga sepatu yang digunakan polisi saat ini adalah hasil impor.
"Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan mempedomani arahan Bapak Presiden," kata dia saat dihubungi, Jumat, 25 Maret 2022.
Jokowi melihat rinci pengadaan barang dan jasa di pemerintahan pusat, daerah, sampai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tak hanya yang skala makro tapi juga mikro. Jokowi mengaku miris karena pengadaan ini masih banyak diisi oleh barang-barang dari luar.Polri
"Cek yang terjadi, sedih saya belinya barang-barang impor," kata Jokowi sambil geleng-geleng kepala dalam acara tersebut.
Untuk pengadaan barang dan jasa, eks Wali Kota Solo ini menyebut anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun. Pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp 535 triliun. Sementara di BUMN yaitu Rp 420 triliun.
Kalau saja 40 persen dari total anggaran modal pengadaan ini bisa dialihkan untuk produk lokal, kata dia, maka bisa memicu pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah sampai 1,71 persen. Sehingga, kata dia, pemerintah tak usah cari investor lagi dan diam saja seraya konsisten membeli barang-barang yang diproduksi di pabrik dan UMKM lokal.
"Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," kata dia.
Jokowi lalu menyinggung beberapa contoh pengadaan seperti CCTV yang harus diimpor, padahal ada yang diproduksi di dalam negeri. "Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor," kata dia.
Kemudian, seragam dan sepatu tentara hingga polisi yang dibeli dari luar negeri, di saat produksi lokal ada di mana-mana. Belum lagi impor alat kesehatan yang di dalam negeri ada, tapi masih membeli produk impor. "Jangan diteruskan," kata Jokowi. [tempo]
