DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno merupakan salah satu peletak dasar konsep hukum yang progresif.
Mahfud MD menyampaikan itu di saat berpidato saat Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), di Jakarta pada Sabtu (26/3).
"Kita tahu dari sudut filsafat hukum, misalnya, Bung Karno merupakan salah satu peletak dasar konsep hukum yang progresif dengan penekanan terciptanya keadilan substantif dan kemanfaatan umum," ucap Mahfud.
Dia menyebut hal itu bisa dilihat dari Pidato Bung Karno pada Sidang Pleno Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) ke-2 pada 10 Juli 1945.
Mahfud juga mengatakan hukum merupakan kata kerja dan bukan pasal-pasal yang mati karena hukum dibuat untuk manusia dan melayani manusia, bukan manusia untuk hukum.
"Bagi saya, ini penting karena prosedur-prosedur formalitas aturan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi manfaat terhadap masyarakat, itu harus dibuang ke tempat sampah, itu kata Bung Karno," ujar Mahfud menirukan Pidato Bung Karno.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Bung Karno menjadi tokoh paling depan lahirnya ideologi negara Pancasila, dari mulai saling melempar usul di publik pada 1930 dan di BPUPK sejak awal tahun 1945.
Kemudian, membangun kompromi ide atau modus "vivendi" melalui Piagam Jakarta dan memimpin finalisasi ideologi negara yang secara resmi dan permanen dikenal sebagai Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Bicara tentang Pancasila, Marhaenisme, dan Bung Karno, kata Mahfud, PA GMNI tidak hanya berbangga sebagai pengemban idealisme Bung Karno dalam mendirikan dan membangun Indonesia, tetapi harus berjuang mewujudkannya dengan segala risiko seperti yang dilakukan dan dialami proklamator kemerdekaan itu.
"Bung Karno bukan hanya pelempar ide yang kemudian tidak bergerak untuk mewujudkannya, melainkan terus menginternalisasikan ide-idenya itu ke dalam pengorganisasian berbangsa dan bernegara secara dinamis," ucap Mahfud.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu menyebut Bung Karno pandai menciptakan idiom dan adagium yang sangat revolusioner, seperti istilah Jas Merah dan Trisakti sebagai azimat revolusi.
Dengan Jas Merah, Bung Karno menyadarkan masyarakat bahwa berdasar perjalanan sejarah manusia dan bangsa-bangsa di dunia, setiap perjuangan pasti menghasilkan akibat dan hasil seperti yang diusahakannya dalam semangat perjuangan.
"Sebaliknya pengkhianatan, pada saatnya akan menumbangkan sang pengkhianat sendiri. Setiap kebaikan akan memetik kebaikannya," tutur Mahfud sembari menjelaskan istilah Trisaksi dari Bung Karno sebagai azimat revolusi bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, dia berharap PA GMNI yang memiliki energi besar untuk memupuk nasionalisme demi kemakmuran rakyat dapat mengembangkan demokrasi yang diabdikan bagi kepentingan rakyat.
"Saya yakin sepenuhnya Persatuan Alumni GMNI adalah aset nasional yang sangat diperlukan keberadaan dan perannya, terutama dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan berjuang mewujudkan masyarakat Pancasila dengan berpegang pada ajaran marhaenisme Bung Karno," ujar Mahfud. [jpnn]
