DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bindang Politik, Hukum, dan Kemananan RI (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan merupakan buku sejarah.
Keppres tersebut berisi tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai pihak yang berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
Mahfud menyampaikan, bahwa nama Soeharto tetap ada dalam sejarah peristiwa tersebut, akan tetapi untuk Keppres yang ditandatangani Jokowi itu tidak harus mencantumkan nama pihak-pihak yang terlibat pada Serangan Umum 1 Maret 1949.
“Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah, kalau buku sejjarah tentu akan sebutkan nama orang yang banyak,” kata Mahfud seperti yang dilansir dari Cnnindonesiacom. Jumat, 4 Maret 2022.
Menurut Mahfud, Keppres itu semata-mata mencantumkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Sudirman sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949.
Nama Suharto dan tokoh sejarah lainnya, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, tidak dicantumkan. Ini, lanjutnya, mirip dengan teks Proklamasi Kemerdekaan Soekarno-Hatta.
“sama dengan teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, itu yang mendirikan negarabanyak. Kalau bicara BPUPKI itu jumlahnya 64 orang, 60 anggota, ada ketua, wakil ketua, dan sebagainya, tapi hanya disebut dua orang proklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta,” ujarnya.
“Kalau disebut semua namanya sejarah. Kalau misalnya dalam Serangan Umum1 Maret disebut semua tanggal sekian, persipan dari sini lalu ada pesawat lewat, belok kiri, kanan, itu sejarah,” tambahnya.
Meski keikutsertaan Suharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak dimasukkan dalam Dekrit Presiden, Mahfud mencatat bahwa jejak sejarah peran Suharto tidak hilang. Alasannya, nama-nama Suharto dan tokoh-tokoh terkenal lainnya terus muncul di buku-buku pelajaran akademik.
“Jelas sejarah tidak hilang dan ditulis dalam buku ini. Bahkan perrnah dalam satu halaman itu nama Pak Harto ditulis dua kali, jadi tidak hilang jejak sejarahnya,” jelas Mahfud.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya mempertanyakan Keppres itu karena tidak menyebut Soeharto sebagai tokoh yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, mengimbau semua pihak untuk tidak menulis ulang sejarah. Selain Jenderal Sudirman dan Sri Sultan Hamengku Buwono, ia mengklaim nama Suharto disebut-sebut dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.
“Jangan menghilangkan sejarah. Tidak boleh siapapun, atas nama apapun bisa menghilangkan sejarah,” kata Priyo.
Meski demikian, Priyo mengaku tak keberatan dengan nama Soeharto yang hilang dalam daftar itu. Pihaknya juga tak akan mengajukan koreksi atas kekeliruan dalam Keppres penetapan Hari Kedaulatan Negara. [terkini]
