DEMOKRASI.CO.ID - Ditengah panasnya pembicaraan sistem yang bakal terapkan pada Pemilu 2024, Partai Demokrat sudah memantapkan langkahnya di awal.
Demokrat dengan tegas menolak sistem Pemilu Tertutup Proporsional. Penegasan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu ditegaskan AHY pada pertemuannya dengan para pimpinan Partai Politik terkait wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional, Minggu (8/1/2023) siang, di Hotel Dharmawangsa.
“Sekali lagi kami menolak sistem Pemilu Tertutup Proporsional, sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga bisa kita lakukan dari waktu ke waktu,” ujar AHY.
Yang pertama, lanjut AHY, jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas.
“Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung," lanjutnya.
"Tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan,” sambung AHY.
AHY berharap, sistem terbuka proporsional bisa tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Selain itu, lanjut AHY. Agar bisa menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan seksama dan berjalan dengan baik.
“Yang kedua, secara internal Partai Politik juga perlu menjaga semangat yang tinggi dari seluruh kadernya, dengan sistem pemilu terbuka proporsional tentu kita berharap setiap kader partai politik juga punya ruang, punya peluang yang adil,” ucap AHY.
AHY melihat kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jangan sampai mereka yang berjibaku, berusaha, berjuang untuk mendapatkan suara kemudian rontok semangatnya karena berubahnya sistem.
"Kita ingin sekali lagi, yang terbaiklah yang bisa membawa aspirasi masyarakat luas,” imbuh AHY.
Sekadar diketahui, Ketum Partai Politik lain yang menghadiri pertemuan tersebut di antaranya, Ketum Partai Gokar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sedangkan Partai Nasdem diwakili oleh Sekjen Jhonnh G. Plate dan PPP diwakili oleh Waketum Amir Uskara.[wartaekonomi]
