DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab kabar bahwa dirinya akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan setelah dirinya menghadiri prosesi Kick-Off Keketuaan ASEAN 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Minggu (29/1/2023).
Jokowi sendiri disebut-sebut akan melakukan reshuffle pada minggu depan. Terlebih pada 1 Februari nanti merupakan Rabu Pon, momen yang biasa dipilih Jokowi dalam melakukan kegiatan penting seperti perombakan kabinet.
Saat ditanya soal hal tersebut, Jokowi sendiri hanya tertawa dan malah bertanya balik kepada para wartawan yang ada di sekelilingnya.
“Masak? Rabu Pon? Benar? Hehe,” ucapnya di Sarinah, Jakarta Pusat, hari ini.
Setelah itu, ia meminta untuk menunggu saja apakah dirinya memang akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak pada Rabu Pon nanti.
Jokowi mengatakan, “Ya nanti tunggu saja.”
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi, sedangkan partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu hanya memberikan masukan.
“Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden dan itu kewenangan bapak Presiden,” ujar Hasto setelah mengadiri rangkaian acara HUT PDIP ke-50 di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (28/1/2023).
Ia menambahkan, “Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan.”
Sementara itu, terkait momentum 1 Februari yang merupakan Rabu Pon dan dikait-kaitkan dengan reshuffle kabinet, Hasto mengatakan, “Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu.”
Tak hanya Jokowi, Hasto menyampaikan bahwa Proklamator RI, Soekarno alias Bung Karno juga mempunyai preferensi dalam mengambil kebijakan, yaitu melihat momentum 17 Agustus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
“Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45 sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak, kita tunggu saja keputusan presiden” imbuhnya.[populis]
