 |
| Jokowi terlihat berdiskusi dengan Rizal Ramli di Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia). |
"Menko Bidang Kemaritiman mendapatkan kepuasan sebesar 61,3 persen dari masyarakat," ungkap Peneliti CSIS, Arya Fernandes, di Hotel Century, Jakarta, Minggu (25/10/2015).
Arya menilai, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kepuasan publik terhadap Menko Maritim dan Sumber Daya adalah konsistensinya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Sementara posisi tiga Menko lainnya, seperti Menko Bidang Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan, serta Menko Politik, Hukum dan Keamanan berada di bawah Menko Maritim.
Bahkan, dua Menko, yaitu Menko Bidang Perekonomian dan Menkopolhukam mendapatkan ketidakpuasan lebih besar dari publik dibandingkan dengan kepuasan.
Adapun tingkat ketidakpuasan masyarakat kepada Menko Bidang Perekonomian yang dipimpin Darmin Nasution menjadi yang tertinggi mencapai 71 persen, sementara Menkopolhukam yang ditempati oleh Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan ketidakpuasan sebesar 52,7 persen.
"Menko yang paling dekat dengan urusan publik itu Menko ekonomi, karena berhubungan dengan mengendalikan harga-harga di pasar. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan paket ekonomi tapi itu tidak bisa langsung dirasakan," ujarnya.
Di sisi lain, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin Puan Maharani masih mendapatkan kepuasan dari masyarakat dengan 52,7 persen.
"Menko PMK masih mendapatkan kepuasan. Mungkin salah satu menteri yang berada di bawah koordinasinya berkinerja baik," tutur Arya.
Secara umum, publik dinilai merasa puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan indeks kepuasan sebesar 50,6 persen.
Survei CSIS tersebut dilakukan terhadap 1.183 orang di 34 provinsi di Indonesia dan pengumpulan data dilakukan pada 14-21 Oktober 2015.(rn)
