 |
| Basuki Tjahaja Purnama (ist) |
Cara lain pun digunakan Majelis Rasulullah, yakni dengan mempetisi Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Kemenag RI Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Kepala UPT Monas Rini Hariyani.
Melalui situs change.org, petisi bertajuk “Mohon ijinkan kami untuk menyelenggarakan majelis di Monas”, itu hingga hari ini (15/10) sudah tembus 5.000 penandatangan petisi.
Dalam petisi yang “dimulai” oleh Kurniadi Adi ditegaskan bahwa, Majelis Rasulullah akan mendoakan para pahlawan di Monas.
“Kenapa panggung-panggung hiburan dan berbagai panggung promosi lainnya diijinkan, tetapi kami sampai dengan saat ini masih belum juga diijinkan. Ada yang salahkah dengan kami ? Bukankah kami merupakan bagian dari warga Jakarta dan rakyat Indonesia? Bukankah acara yang akan kami laksanakan sesuai dengan tujuan didirikannya Monas? Bukankah kami di sana akan mendoakan para pahlawan bangsa ini yang telah wafat? Ataukah yang hanya diijinkan menggunakan dan memanfaatkan lapangan Monas adalah hanya yang menggelar berbagai promosi dan panggung-panggung hiburan tanpa mendoakan para pahlawan kita?” tulis petisi tersebut.
Di mana posisi proses perijinan pengajian Majelis Rasulullah di Monas tertahan? Ternyata di meja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Posisi perijinan itu disampaikan Pengurus Dewan Syuro Majelis Rasulullah SAW Habib Nabiel Al Musawa. “Di meja Pak gubernur anakku..” tulis Habib Nabiel di akun Twitter @nabiel_almusawa, menjawab pertanyaan akun @AnisZachri. “Boleh dishare Bib, ijin itu kini ada di meja siapa? Pemda atau kepolisian? Bagian apa? Semoga dipermudah Alloh SWT,” tulis @AnisZachri.
Intelijen
