 |
| Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta. |
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. Ada tiga poin utama yang dihasilkan dari pertemuan itu untuk ditindaklanjuti semua anggota DPR dari anggota KMP.
“Pertama kita akan buat satu penilaian pengamatan tentang hasil yang dicapai pemerintahan Jokowi selama satu tahun oleh tim, kedua soal pengorganisasian internal KMP, sehingga nanti KMP bisa memberi masukan bagi pemerintah,” kata Ical kepada wartawan.
Topik bahasan ketiga, lanjut Ical, terkait isu terkini yang banyak diperbincangkan di tengah publik. Seperti revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta RUU Pengampunan Pajak.
Menurutnya, dari laporan yang disampaikan petinggi KMP di DPR ditemukan bahwa rencana revisi UU KPK tersebut berasal dari usulan pemerintah, dan itu harus diketahui publik. Atas dasar tersebut, Ketua DPR RI Setya Novanto sudah mengirim surat kepada pemerintah untuk memberikan jawaban atau klarifikasi terkait usulan tersebut.
“Untuk tax amnesti memang belum masuk Prolegnas, tapi itu juga keinginan pemerintah, karena masalah keuangan negara masih belum baik, supaya masyarakat juga ketahui bahwa itu penting bagi pemerintah,” terangnya.
Terakhir, tutur dia, KMP meminta pemerintah untuk segera memaksimalkan penanganan bencana asap yang hingga kini belum selesai.
“Juga soal kejadian kekerasan kepada anak, itu perlu penguatan aturannya, selanjutnya penanganan masalah haji yang begitu besar makan korban,” tandas mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
TeropongSenayan
