 |
| Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: MI/Ramdani) |
Ketua DPP Pemuda Panca Marga, Abraham Lunggana (Haji Lulung) mewakili keluarga besar TNI/Polri mendesak Ahok untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada institusi TNI, lantaran ancaman Ahok kepada DPRD Kota Bekasi itu dinilai melecehkan TNI sebagai aparatur negara.
"Itu pelecehan dan penghinaan terhadap TNI. Saya akan memenjarakan Ahok bila tidak minta minta maaf kepada TNI, selama tiga hari berturut-turut di media massa juga media elektronik," ujar Lulung saat dihubungi, Minggu (25/10/2015).
Lulung yang juga Wakil Ketua DPRD DKI itu pun menghimbau agar Gubernur tidak terlalu semena-mena memerintahkan TNI atau pun Polri hanya karena memberikan dana hibah dari APBD DKI berikut fasilitas penunjang TNI/Polri.
"Ini yang membuat Ahok sewenang-wenang dengan TNI dan Polri. Panglima TNI dalam hal ini harus memberikan peringatan keras terhadap Ahok," tegas Lulung.
Pada persoalan ini, Lulung juga berpesan agar Ahok tidak lagi melontarkan pernyataan yang dapat memicu konflik karena berbau provokasi.
Sebab, bukan tidak mungkin akan timbul kesenjangan sosial antara warga Jakarta dan Bekasi hanya karena ancaman Gubernur yang bernuiat menerjunkan tentara untuk mengawal pengelolaan sampah ke Bantargebang, Bekasi.
"Jadi enggak usah sombong lah. Kalau kayak gini Ahok yang sombong bukan DPRD Bekasi," ungkap Lulung.
Ahok sempat meradang ketika dikonfirmasi mengenai desakan permintaan maaf dalam tenggat waktu 3X24 jam yang sebelumnya disampaikan Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).
"Saya nggak ngelecehin. Kalau gitu suruh TNI bantu kami bersihin Ciliwung apa ngelecehin TNI? TNI tuh selalu turun ketika situasi darurat," tepisnya saat dikonfirmasi pada acara Opening Show Jakarta Fashion Week (JFW) di Senayan City, Sabtu pekan lalu.
Menanggapi hal itu, Lulung menyebutkan, pada masalah normalisasi sungai Ciliwung berbeda persoalan dengan niat menggunakan TNI mengawal pengelolaan sampah ke Bekasi. Sebab, kata Lulung, tentang kerjasama pembersiha sungai Ciliwung dengan TNI karena didasar kerjasama dan kesepakatan antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Persoalan ini berawal dari meledaknya emosi Ahok ketika menanggapi niat pemanggilan dirinya yang dilontarkan DPRD Bekasi. Dalam persoalan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding telah melanggar batas kuota pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Ahok mengaku tidak terima dengan tudingan tersebut. Menurutnya, dalam menanggapi persoalan ini anggota DPRD Bekasi tidak perlu terlalu sombong dengan mengancam pemanggilan dirinya.
"Kalau mau main sok-sokan begitu anggota DPRD kamu tutup aja (Bantargebang), kamu tutup saja supaya seluruh Jakarta penuh sampah ini jadi bencana nasional, terus kirim tentara buat nganter sampah ke Bekasi," ungkap Ahok beberapa waktu lalu.(rn)
