![]() |
| Puan Maharani. TEMPO/Imam Sukamto |
"Ke mana Menko PMK, selama ini media fokus bertanya perkembangan kasus ke Menko Polhukam dan TNI. Padahal Kementerian LHK kan ada di bawah Kementerian PMK," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) Abetnego Tarigan saat menjadi pembicara diskusi kebakaran hutan di Jakarta, Rabu (21/10).
Walhi mempertanyakan minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Koordinasi masih jadi penyakit di negara kita. Seharusnya pemerintah daerah juga antisipasi. Jangan setelah sudah parah lalu menyalahkan pemerintah pusat," lanjutnya.
Dia meyakini jika koordinasi dilakukan dan pemerintah cepat memadamkan titik api, masalah kebakaran ini akan cepat selesai.
Hingga kini, sudah tiga bulan lebih kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan belum berhasil diatasi. Selain korban warga yang menderita sakit hingga meninggal, dampak ekonomi juga cukup besar yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
"Selama tiga bulan ini, dampak ekonomi akibat kebakaran Riau merugi Rp 30 triliun, yang merupakan 3 kali lipat dari APBD Riau," kata
Dia menjelaskan, kebakaran hutan terus terjadi setiap tahun selama 18 tahun terakhir. Selama ini, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak memperhatikan lingkungan. "Sangat disayangkan ini semua karena pembangunan tanpa memperhatikan alam, tentunya cost recovery-nya lebih besar," pungkasnya.
Reporter : Diaz Abraham
Sumber : Merdeka


